Cegah Korupsi, Pj Gubernur Al Muktabar Optimalkan Gerakan Penyuluh Anti Korupsi

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten. Peran penyuluh anti korupsi terus dioptimalkan.

“Secara kuantitas penyuluh terus dilakukan penambahan, dan secara simultan dilaksanakan peningkatan kualitasnya,” kata Al Muktabar usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. 

Al Muktabar mengatakan, penyuluh anti korupsi memiliki peranan dalam pencegahan korupsi.

“Sikap anti korupsi harus ditanamkan sejak dini,” pungkas Al Muktabar.

Menurut Al Muktabar, pihaknya sudah membangun penyuluh anti korupsi. Para penyuluh itu berasal dari beragam profesi. Upaya pencegahan tersebut, kata dia, memerlukan keterlibatan semua pihak.

“Kami mengajak semua unsur masyarakat terlibat dalam pencegahan korupsi,” katanya.

Al Muktabar juga mengapresiasi terhadap penyuluh anti korupsi yang sudah menunjukkan dedikasinya.

Menurutnya, penghargaan KPK kepada Ketua Umum Forpak Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati sebagai wujud Provinsi Banten telah melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Diketahui, sebelumnya Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan Pimpinan KPK Nurul Ghufron pada acara Temu Aksi Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2023 dalam peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA) 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Century Park Hotel Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Penghargaan diberikan kepada Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Tahun 2023 yang dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi kreatif dan inspiratif tahun 2023.

Para penyuluh anti korupsi bergerak melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungan atau organisasi tempat bekerja masing-masing baik secara online maupun offline. 

Sampai saat ini, di Provinsi Banten sudah terbentuk sebanyak 380 orang penyuluh yang memiliki sertifikat dari KPK. Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN),  tenaga pendidik, mahasiswa, dan  unsur masyarakat lainnya.

Menurut Ketua Umum Forpak Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, para penyuluh anti korupsi sudah terlibat dalam pergerakan penyuluhan anti korupsi di Provinsi Banten.

“Mereka telah memberikan semangat kerja keras dalam mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya anti korupsi,” katanya. (*/red)