Mendagri Tito Sebut Ada Sekda yang Tawarkan Diri Dukung Cakada di Pilkada

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di tingkat Sekretaris Daerah (Sekda), yang menawarkan diri untuk mendukung Calon Kepala Daerah (Cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat dengan Komite I DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Menurut Tito, situasi ini merupakan hal yang umum terjadi. Banyak ASN yang berusaha untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jabatan mereka, meskipun terdapat Bupati atau Walikota baru yang terpilih hasil Pilkada.

“Soal pemimpin ini memang dilematis. Ini kita perlu cari jalan sama-sama. Karena ASN, Sekda ke bawah, cenderung akan diajak dan diminta untuk mendukung pasangan calon, baik yang incumbent maupun yang lawannya,” ujar Tito.

“Tapi saya mau menanggapinya begini Pak, tidak hanya diminta Pak, kadang-kadang ada yang menyodorkan diri Pak, kepada yang kira-kira menurut dia yang disurvei, ’Ah mungkin menang,’ Ada yang mulai cari jalur ke sana Pak, untuk supaya ada jasanya. Setelah itu, bisa tetap atau naik pangkat gitu kan,” tuturnya.

Tito juga menegaskan, fenomena ini tidak hanya terjadi di Pemerintahan Indonesia, melainkan merupakan bagian dari dinamika politik di mana pun.

Ia menyebutkan, dengan adanya pejabat daerah baru, biasanya struktur organisasi juga akan mengalami perubahan.

“Nah ini mungkin salah satu yang natural terjadi, tapi kalau ada tekanan, setelah itu yang lawan politiknya kalah, yang dia dukung, risikonya out. Saya kira dalam pemerintahan mana pun terjadi,” ujarnya.

Menghadapi situasi ini, Tito mengajak semua pihak untuk memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai cara agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme ASN, meskipun Kepala Daerah yang terpilih bukanlah pihak yang didukung oleh mereka.

Tito menyarankan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berfungsi sebagai lembaga yang memberikan sanksi bagi ASN yang tidak profesional akibat terlibat dalam politik praktis.

“Nah ini, bagaimana kita caranya membuat aturan itu. Apakah dengan cara membuat aturan setelah itu mengedepankan satu lembaga yang bisa menjadi juri untuk memproteksi mereka,” kata Tito.

“Entah Kemenpan RB, Badan Kepagawaian mungkin, supaya mereka tetap profesional melaksanakan tugasnya terlepas siapa pun pemimpin politiknya,” ujarnya. (*/red)

Hari Kesehatan 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Tubuh Sehat Kunci Menjalankan Aktivitas

SERANG, KepoinAja79.Com – Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024, dirancang menjadi ekosistem baru.

Peringatan HKN dirangkai antara sektor Kesehatan, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), serta menggabungkan kreativitas seni dan budaya. Tubuh yang sehat merupakan kunci menjalankan aktivitas.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai membuka Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia serta Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Provinsi Banten, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, 11 Desember 2024.

“Momen Peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Banten ini, satu hal yang sangat mendasar, karena masyarakat yang sehat bisa bekerja secara produktif, bisa berwisata dan dengan segala aktivitasnya harus memiliki tubuh yang sehat, Itu merupakan satu kesatuan, sehingga kita sebut sebagai ekosistem baru,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menjalankan tiga titik utama fokus terhadap kesehatan masyarakat yang sejalan dengan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

“Tadi kita Launching Banten Bebas Tuberculosis (TBC) menyatakan bahwa Pemprov Banten serius menangani TBC. Kemudian kita konsen juga terhadap penanganan dan pencegahan gizi buruk, gizi kurang dan stunting,” ujarnya.

“Selain itu, kita mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular melalui screening dengan memberdayakan kader Posyandu,” sambungnya.

Menurut Al Muktabar, pihaknya melakukan ketiga prioritas utama di sektor kesehatan masyarakat agar masyarakat Banten dapat produktif menjalankan seluruh aktivitas, sehingga Provinsi Banten dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Terutama bagi prevalensi stunting, kita betul-betul menggiatkan penanganan dan pencegahannya, ada dapur PKK, pemberdayaan kader Posyandu juga terus kita giatkan. Begitu juga bagi masyarakat yang sekitarnya mengalami stunting dan gizi buruk itu kita pantau dan kita suport pemenuhan kebutuhan gizinya,” ucapnya.

“Kita lakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan integral. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita bisa mencapai kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Al Muktabar juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa penting untuk menjaga pola hidup sehat agar aktivitas menjadi produktif. 

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan mengatakan, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 ini merupakan momentum refleksi atas upaya bersama baik pemerintah pusat, daerah, seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Mari kita bergandengan tangan bagi masyarakat yang sehat dan berdaya guna,” ujarnya.

Dikatakan Bayu, Kementerian Kesehatan RI mengapresiasi upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Banten dalam penemuan kasus penyakit TBC yang melebihi target, yaitu sebesar 102 persen dan Banten telah melebihi dari target nasional serta merupakan daerah terbaik dalam penanggulangan TBC se-Indonesia.

“Kemenkes RI memberikan apresiasi khusus kepada Pemprov Banten yang telah memenuhi target 102 persen angka keberhasilan penemuan penyakit TBC,” ucapnya. (*/red)

Pimpinan KPK Sebut Pemberantasan Korupsi ke Depan Makin Kompleks

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi ke depan akan semakin kompleks.

“Kita semua menyadari, hambatan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin kompleks, meskipun kompleks kita harus mampu mengatasinya,” kata Tanak dalam sambutannya saat acara penutupan Hakordia 2024 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Menurut Tanak, dengan terlibatnya seluruh stakeholder dalam perayaan Hakordia 2024, menumbuhkan rasa optimis. Terutama, kata dia, harapan Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Dengan perlibatan dan kolaborasi seluruh stakeholder yang bercermin dari rangkaian Hakordia ini, tentunya kita menjadi lebih optimis. Indonesia yang bebas korupsi bukan sekadar mimpi, tapi harapan dan cita-cita yang niscaya nyata dan bisa diwujudkan dengan komitmen dan kerjasama semua unsur masyarakat,” ujarnya.

Tanak menyebut, pemberantasan korupsi adalah kerja semua pihak. Pemberantasannya pun salah satunya melalu pendekatan pendidikan hingga penindakan.

“Pencegahan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola maupun penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan optimalisasi aset recovery,” pungkasnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kami sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang telah gigih dan teguh dalam pemberantasan korupsi,” tutupnya. (*/red)

Pengendalian Inflasi, Pj Sekda Usman Sebut Pasokan Komoditas Pangan di Banten Terjaga

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk pengendalian inflasi. 

Saat ini, kata dia, pasokan komoditas pangan di Provinsi Banten dalam kondisi terjaga.

“Pengendalian inflasi tidak hanya tugas pemerintah, tapi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, setiap Rakor ini dilaksanakan seluruh stakeholder hadir. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Usman usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian. Turut hadir, Presiden RI Prabowo Subianto. 

Saat ini, kata Usman, daya beli masyarakat di Provinsi Banten cukup baik. Dengan stok kebutuhan pokok tersedia seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya.

“Intinya kebutuhan masyarakat harus bisa terpenuhi dengan baik. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk itu,” ujarnya. 

Menurutnya, sinergi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif menjadi strategi dan upaya pengendalian inflasi yang harus tetap dijalankan. 

“Adapun capaian inflasi kita di bulan Desember ini YoY sebesar 1,38 poin,” pungkasnya. (*/red)

Jelang Libur Nataru, Menkomdigi Pastikan Sinyal Telekomunikasi Aman

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia (RI), Meutya Hafid menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin, 09 Desember 2024.

Dalam pertemuan ini, kedua Menteri membahas persiapan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan fokus utama pada optimalisasi sektor telekomunikasi dan pengelolaan informasi guna mendukung kelancaran transportasi dan komunikasi selama periode liburan.

Meutya Hafid menegaskan, Kemkomdigi siap memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran komunikasi dan informasi, yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

Salah satu prioritas yang dibahas adalah memastikan kestabilan dan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya di jalur-jalur transportasi utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik pengguna.

“Kemkomdigi juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh jaringan seluler, internet, dan komunikasi data aman. Komdigi juga memantau penggunaan spektrum frekuensi radio, terutama di area-area yang diprediksi akan menjadi pusat keramaian, agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat perjalanan ataupun komunikasi masyarakat,” ujar Meutya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menyampaikan pentingnya kolaborasi antar Kementerian untuk memastikan kelancaran transportasi selama libur Nataru.

Menurutnya, sektor transportasi akan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemudik dan wisatawan, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyiapkan kanal digital https://s.id/mudikpedia bagi masyarakat agar tidak kesulitan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Tersedia dalam kanal tersebut aplikasi peta dan transportasi online hingga informasi kontak darurat yang dibutuhkan.

Diharapkan, hal ini bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk  mewaspadai terhadap berita-berita hoax yang mungkin muncul jelang Natal dan Tahun Baru yang dapat memicu permasalahan,” tambah Menkomdigi Meutya Hafid.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perhubungan, diharapkan pelaksanaan libur Nataru dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. (*/red)

Dari Indonesia ke Dunia, EF EFEKTA Membuka Pintu untuk Generasi Muda Raih Masa Depan dan Menjadi Pemimpin Global

JAKARTA, KepoinAja79.Com – EF Education First (EF), perusahaan internasional yang telah berdiri sejak tahun 1965, terus berkomitmen untuk membuka pintu bagi generasi muda Indonesia agar dapat meraih masa depan yang lebih baik dan menjadi pemimpin global.

Dengan fokus pada pembelajaran bahasa, EF telah membantu jutaan orang di seluruh dunia untuk mengatasi batasan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa.

Melalui berbagai program kursus, pelatihan, dan pertukaran budaya, EF berusaha menciptakan koneksi yang lebih dalam antarindividu dan komunitas, serta meningkatkan pemahaman global.

Misi utama EF adalah memberikan akses pendidikan berkualitas kepada semua orang. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa menjadi sangat penting.

EF percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global, dan mereka berkomitmen untuk menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Dengan program-program yang dirancang untuk berbagai usia dan latar belakang, EF berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung.

Mendorong Kolaborasi dan Kepedulian

Di tingkat global, melalui Global Leadership Summit, EF setiap tahun mengumpulkan ribuan siswa dari sekolah tingkat menengah (SMP) dan tingkat atas (SMA) dari seluruh dunia untuk mendiskusikan berbagai masalah dunia yang kita alami, seperti perubahan iklim, teknologi, dan lain-lain.

Pertemuan ini menantang para partisipan untuk memberikan gagasan terbaik mereka dan berkolaborasi dengan sesama murid dari seluruh dunia. 

Untuk wilayah terdampak bencana, EF melalui EF GLOBAL Classroom Foundation juga turut serta secara aktif membangun kembali pendidikan di AS, China, Jepang, dan terakhir Nepal.

Setelah gempa bumi Nepal di 2015, tiga tahun kemudian sekolah yang didirikan EF rampung dibangun, dan sejak saat itu setiap tahunnya EF mengirimkan guru-guru terbaik dari seluruh dunia sebagai relawan pengajar.

Salah satu pengajar EF EFEKTA English for Adults, Dean, terpilih mewakili Indonesia mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di Nepal.

Di tingkat nasional, EF EFEKTA English for Adults menggandeng Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta untuk menyalurkan beasiswa pendidikan bagi beberapa jurnalis terpilih untuk mengikuti program intensif hybrid.

“Jurnalis memegang peran penting membawa informasi yang komprehensif bagi masyarakat. Dengan kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang lebih mumpuni, EF yakin akan membantu kinerja dan meningkatkan efektivitas dan kepercayaan diri jurnalis Indonesia dalam lingkup yang lebih luas atau internasional,” ujar Stefany Yacop, Marketing Director EF EFEKTA English for Adults Indonesia.

Kisah Sukses Startup ‘HerLens’ dari Indonesia

EF juga berkomitmen untuk memfasilitasi para mahasiswa yang memiliki ide kreatif terhadap inovasi di berbagai bidang melalui Hult Prize Global Accelerator Program.

Pada tahun 2024, perusahaan rintisan atau startup binaan Universitas Indonesia (UI), HerLens, berhasil menembus babak final kompetisi internasional Hult Prize Global Accelerator Program 2024 yang berlangsung di London.

HerLens yang digawangi dua lulusan unggulan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI, Andini Putri Pramudya dan Salsabila Zahra Chinanti, menjalani pelatihan di Ashridge House selama tiga pekan sejak pertengahan Agustus 2024.

HerLens berfokus pada pengembangan solusi inovatif untuk mencegah kanker leher rahim menggunakan teknologi kecerdasan buatan dengan target akurasi sebesar 95 persen.

The Hult Prize International merupakan ajang tahunan bagi setidaknya 10 ribu tim partisipan untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang mendesak, seperti akses air, energi, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Kompetisi ini, diadakan oleh Hult Prize Foundation (dinamai dari Bertil Hult, pendiri EF Education First), bekerja sama dengan United Nations, sering disebut sebagai Hadiah Nobel bagi Mahasiswa yang terbuka diikuti oleh seluruh kampus di dunia.

Melalui tahapan OnCampus Program, Regional Summits, Global Accelerator, dan Global Finals, enam tim terbaik akan memperebutkan pendanaan sebesar USD 1 juta.

“EF melalui Hult Prize memastikan ajang ini menjadi katalis bagi para mahasiswa dari seluruh dunia untuk bisa merealisasikan ide inovatif mereka, memberikan kesempatan bagi mereka membawa perspektif baru dalam mengatasi masalah global, dan memberikan dukungan serta eksposur yang pantas mereka dapatkan,” ujar Lori van Dam, CEO Hult Prize Foundation.

Keberlanjutan Lingkungan

EF dengan kepeduliannya terhadap keberlangsungan planet yang lebih sehat, memiliki komitmen untuk terus mengupayakan budaya eco-friendly pada staf, siswa, ataupun lingkup yang lebih besar.

EF ikonik backpack yang terbuat dari plastik daur ulang, yang digunakan oleh staf dan siswa EF, merupakan contoh paling sederhana dari keterlibatan EF ikut andil dalam keberlangsungan planet.

Pada tahun 2021, EF Forest Initiative dimulai hingga tahun 2023 dengan gerakan menanam sembilan juta pohon mangrove di Kenya, Madagaskar, dan Mozambik bersama Eden Reforestation Projects.

EF melanjutkan fase berikutnya dengan menanam tiga juta pohon di Gunung Mahale, Tanzania, rumah terbesar bagi sisa populasi primata timur dan ratusan jenis burung liar.

“Setiap pohon yang kami tanam adalah investasi untuk masa depan. Kami ingin generasi mendatang dapat menikmati keindahan alam yang sama seperti yang kita nikmati hari ini,” ujar Stefany.

Tentunya, misi yang memberikan dampak positif diteruskan oleh seluruh unit bisnis EF. Di Indonesia, EF EFEKTA English for Adults menginisiasi penanaman mangrove dengan melibatkan siswa di Kawasan Ekowisata Mangrove, PIK, Jakarta Utara dalam bentuk kelas City Wide Life Club (CWLC) pada Januari 2024.

Atas inisiasi tersebut, Yayasan Mangrove Indonesia Lestari (YMIL) memberikan EF EFEKTA penghargaan untuk kepeduliannya terhadap lingkungan, yaitu “The Community Excellence in Mangrove Conservation Award” pada Juni 2024.

Stefany menegaskan keyakinannya bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kesempatan yang layak akan pendidikan yang berkualitas dan menikmati hidup di lingkungan planet yang sehat.

Dengan menyadari hal mendasar inilah, EF dengan misinya “Opening The World Through Education” meyakini pentingnya keberlangsungan People, Community, dan Planet yang positif untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

“Kami harapkan setiap inisiatif yang dilakukan EF, baik yang melibatkan staf, siswa, maupun komunitas yang lebih luas, dapat menciptakan efek domino yang lebih besar bagi masyarakat untuk terus memberikan dampak positif pada kehidupan,” tutur Stefany.

Tentang EF EFEKTA English for Adults Indonesia

EF EFEKTA English for Adults adalah bagian dari EF Education First, yang mulai hadir di Indonesia pada tahun 1986 dan secara resmi mengkhususkan diri pada pembelajaran bahasa Inggris bagi dewasa dan profesional sejak tahun 2013.

Dengan pusat-pusat di Jakarta (FX Sudirman, Mall Taman Anggrek, Kuningan City, The Plaza Office Tower, Mall of Indonesia) dan Surabaya (Tunjungan Plaza 6), serta program online 24 jam, EF EFEKTA terus berkomitmen untuk menjadi solusi terdepan dalam memenuhi kebutuhan bahasa Inggris di seluruh Indonesia.

Portal:  

● https://www.ef.co.id/englishfirst/adults/

● https://learnwithef.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ef-efekta-indonesia/ 

(*/red)

Peringati Hari Anti Korupsi, Ketua Harian Mada LMP Banten Soroti Dosa Pemprov Banten

 

SERANG, KepoinAja79.Com - Dugaan adanya indikasi penyimpangan prosedur pada surat perintah pelaksana tugas dilingkungan Pemprov Banten Pj Gubernur Banten Al Muktabar adalah pejabat yang harus bertanggung jawab atas carut marutnya pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintahan provinsi Banten tahun 2023-2024.

Berdasarkan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintahan provinsi Banten No. 800/417-BKD/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Banten dan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023.

“Telah menunjuk saudara Ir. Soerjo Soebiandono.MA sebagai kepala biro pengadaan barang atau jasa dan layanan pengadaan secara elektronik pada Sekertaris Daerah (Sekda) provinsi Banten,” ucap kang Adung ketua Harian Mada Laskar Merah Putih Banten.

Padahal berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2021, tentang sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pada Bab III pasal 12 ayat 3 yang berbunyi dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 personil lainnya.

“Kepala UKPBJ dan LPSE wajib memiliki kompentensi dibidang pengadaan barang atau jasa dan pada ayat 5 kepemilikan kompetensi bagi kepala UKPBJ dan LPSE sebagaimana dimaksud ayat 3 dibuktikan dengan surat tanpa tamat pelatihan teknis kompetensi pengadaan barang atau jasa sesuai tugasnya dan setelah ditelusuri berdasarkan database Pusdiklat PBJ LKPP, Ir. Soerjo Soebiandono, MA, hanya memiliki sertifikat dasar Tahun 2012,” kata kang Adung sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, dengan adanya dugaan indikasi penyimpangan prosedur tersebut patut diduga adanya potensi yang menimbulkan persoalan hukum terhadap produk pengadaan barang atau jasa pada APBD tahun anggaran 2023 diduga Mal Administrasi pun sangat masuk akal karena tidak dilakukan oleh pejabat yang tidak punya kewenangan dan efek yang paling fatal adalah kemungkinan total lost (triliunan) pada seluruh kegiatan pengadaan barang atau jasa tahun anggaran 2023 dilingkungan pemerintah Provinsi Banten,” ungkapnya.

Seseorang yang dikatakan Ahli, salah satunya adalah memiliki sertifikat kompetensi yang dibuktikan dengan secarik kertas yang dikeluarkan oleh instansi terkait, ternyata minimnya kompentensi di pemerintah Provinsi Banten menjadi penyebab juga terhadap carut marutnya pengadaan barang atau jasa di pemerintahan dengan masih adanya perbedaan pendapat, pandangan persepsi dalam menjawantahkan undang-undang terutama peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, ini tidak luput dari peranan fungsi dan tugas kepala biro pengadaan barang atau jasa juga LPSE.

“Hal yang mencolok pada tahun 2024 yakni masih adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di tunjuk atau diangkat oleh kepala dinas atau kepala badan ini membuktikan bahwa lemahnya tata kelola pengadaan barang dan jasa harusnya kepala biro pengadaan barang atau jasa dan LPSE membuat sebuah surat edaran agar ada penyeragaman dalam hal membuat keputusan. Jangan sampai ada persoalan dikemudian hari saling lempar masalah yang perlu diingat bahwa kepala biro pengadaan barang/jasa dan LPSE adalah mengeluarkan user id atau akun PPK bagaimana kalau akun tersebut disematkan kepada pejabat yang tidak punya kewenagan,” tandas kang Adung.

Kemudian, sebelum penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa APBD tahun 2024 Pj Sekda provinsi Banten pada waktu itu dijabat oleh ibu Virgojanti telah mengeluarkan surat edaran yang isinya menulis rambu-rambu agar kelak tidak ada persoalan terutama dalam hal kedudukan PPK pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa APBD tahun 2024, diantaranya adalah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dari unsur PA/KPA namun pada prakteknya masih saja ditemukan OPD yang kepala dinas atau kepala badan yang mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Diantaranya yang pernah diklarifikasi tapi tidak menjawab namun ada fakta lain informasi dari salah satu pihak media adalah Dinas PUPR dan Dinas PRKP provinsi Banten, padahal anggarannya mencapai ratusan miliar, begitu juga dengan DISPORA dan BKD provinsi Banten tidak menutup kemungkinan di OPD lain pun melakukan hal yang sama.

“Ke empat OPD inipun sudah dilaporkan kepada BPK RI perwakilan Banten namun jawabannya kurang memuaskan alias normatif intinya akan ditindak lanjuti sesuai jadwal, karena kurang lebih isinya seperti itu, padahal harapannya adalah kalau laporan itu dianggap masuk kategori penilaian kan masih ada uang negara yang masih bisa diselamatkan di anggaran perubahan APBD 2024. Tapi upaya tidak akan berhenti sampai di BPK RI perwakilan Banten saja sekarang sudah jaman digital bisa saja lewat SPAN LAPOR atau LAPOR Mas WAKIL PRESIDEN atau langsung ke instansi terkait baik dilokal atau nasional,” serunya.

Dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), adalah saat yang tepat untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto dalam hal pemberantasan korupsi dan mendukung juga salah satu program Gubernur dan wakil Gubernur baru bapak Andra Soni – Dimyati ‘Tidak Korupsi’.

“Dan tidak lupa untuk mengingatkan penjabat Gubernur Banten Al Muktabar sebelum pindah ke jabatan yang baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terutama tentang carut marutnya pengadaan barang dan jasa di provinsi Banten yang sebentar lagi harus mempertanggungjawabkan LKPJ Gubernur dan penilaian BPK RI Perwakilan Banten yang akan menentukan Legacy dikemudian hari,” tutupnya.

(Red)

Diduga Pengoplosan Gas Bersubsidi di Rumpin Bogor Milik Bos Jipen Kembali berulah Seolah Olah Kebal Hukum, APH Diminta Tangkap Pelaku Usaha Tersebut

 

Rumpin Bogor, KepoinAja79.Com - praktik ilegal terkait penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi, di wilayah Kecamatan Rumpin, tepatnya di Jalan Raya Gerendong Janala dan Jalan Simpang Tiga Asem Cicangkal, aktivitas mafia gas elpiji 3 kg seolah-olah menjadi “surga” bagi para pengusaha ilegal.

Mereka diduga melakukan pengoplosan gas elpiji 3 kg menjadi 12 kg dan terlihat bebas beroperasi pada malam hari tanpa tersentuh oleh aparat penegak hukum. Hal ini diduga dilakukan dengan menggunakan mobil pick Up carry yang tertutup terpal untuk mengangkut gas bersubsidi.

Menurut warga setempat yang nggan disebutkan namanya, aktivitas mobil-mobil tersebut sering kali dilakukan pada malam hari. “Mobil carry pick Up dengan terpal itu gentayangan setiap malam tanpa tersentuh aparat.

Kami meminta agar Kapolri segera memerintahkan jajaran Polres atau Polsek di wilayah Kecamatan Rumpin untuk menangkap dan menindak tegas pelaku mafia gas ini,ujarnya.

Asep lampung sekalu pengurus usaha pengoplosan tersebut saat dikonfirmasi mengatakan,baru berjalan beberapa hari bang,kemarin kemarin sempat tutup, saya cuma kordinator doang bang, bos saya jipen,pungkasnya

Ditempat terpisah Ahmad selaku aktivis meminta kepada APH apratur penegak hukum untuk mengusut adanya pengoplosan gas dirumpin bogor, saya merasa prihatin atas lemahnya pengawasan pihak berwenang, terutama dari Kepolisian, sehingga kegiatan ilegal ini terus berlangsung. Menurut mereka, pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas dari aparat diperlukan untuk menghentikan praktik pengoplosan gas yang merugikan masyarakat kecil dan negara.

Merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda hingga Rp 60 miliar.

Selain itu, pelaku pengoplosan gas juga dapat dijerat dengan Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Dengan adanya peraturan ini, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera bertindak untuk menangkap para pelaku dan menegakkan keadilan demi kepentingan masyarakat luas.

Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah praktik ilegal ini agar tidak terus merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas gas subsidi (/*imanudin Arohman)

Buntut Kisruh Ketum PMI, JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Jusuf Kalla (JK) mengaku sudah melaporkan Agung Laksono ke pihak Kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI).

JK menilai, langkah Agung melanggar hukum. Menurutnya, hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.

“Sudah dilaporkan ke Polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu,” kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 09 Desember 2024.

JK mengatakan, PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.

Dia menyebut, pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain.

“Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana.

Agung menyatakan telah memenuhi seluruh syarat untuk maju mengikuti pemilihan calon Ketua Umum PMI 2024-202 seperti, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak rangkap jabatan, hingga bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.

Selain itu Agung mengklaim telah mengantongi 20 persen dukungan dari seluruh peserta yang akan hadir dalam munas sebagai syarat maju sebagai calon Ketum baru PMI.

Di sisi lain, Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 juga telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini.

JK mengatakan, deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum.

“Itu ilegal dan pengkhianatan,” kata JK.

JK menegaskan, para peserta Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. (*/red)

Pemprov Banten Dorong Pengembangan Produksi Bawang Merah

SERANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendorong pengembangan produksi bawang merah untuk meningkatkan pasokan. Bawang merah merupakan satu komoditas strategis dalam menjaga harga komoditas pangan.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara usai Panen Raya Bawang Merah dan Peresmian Saung Pertemuan Sekolah Lapangan Produk Hortikultura bersama jajaran Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Banten, di Kelurahan Sawah Luhur, Kota Serang, Senin, 09 Deember 2024.

Menurut Usman, bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menjelang akhir tahun, biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi memicu inflasi.

“Oleh karena itu, upaya pengendalian harga melalui peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga harga tetap stabil di pasaran,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Usman, saat ini tengah dihadapi pada momentum akhir tahun yang seringkali kebutuhan masyarakat meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis. 

“Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang jika tidak kita antisipasi bersama, dapat menyebabkan peningkatan inflasi yang tinggi,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Usman mengimbau kepada seluruh pihak, baik OPD dan pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menjaga stabilitas laju inflasi dengan sinergi seluruh pihak untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar, dan menindak tegas praktik penimbunan atau spekulasi harga. 

Untuk itu, kata Usman, dengan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) produk pertanian hortikultura yang telah sukses terlaksana di sawah luhur ini, diharapkan menjadi sebuah inspirasi dalam pelaksanaan pertanian yang efektif, modern, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi Tim Teknis Sekolah Lapang yang telah Menyusun program dan menyelenggarakan program sehingga telah membuahkan program yang baik dan dapat diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Banten dalam rangka membentuk sentra-sentra produksi pertanian baru di Provinsi Banten,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, kepada para petani yang telah bekerja keras menghasilkan panen yang melimpah. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah kita dalam rangka menjaga laju inflasi tetap terkendali di Provinsi Banten.

“Sekolah Lapang ini diharapkan menjadi pilot project, kedepan kami Pemerintah Provinsi Banten akan terus melanjutkan program serupa pada tahun 2025 lewat Dinas Pertanian dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan Masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Aipda Robig, Polisi Penembak Siswa di Semarang Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Aipda Robig Zaenudin telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat dalam sidang etik terkait kasusnya menembak Gamma (17), siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas. Aipda Robig juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana oleh Direskrimum Polda Jateng. Yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto kepada awak media, di Mapolda Jateng, Senin, 09 Desember 2024.

Dalam kasus pidananya, Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Aksi Aipda Robig yang menembak menggunakan pistol CDP itu terekam CCTV. Terlihat Robig berdiri di tengah jalan dan menembak para remaja yang melaju menggunakan motor.

Untuk diketahui, peristiwa penembakan di Jalan Candi Penataran, Kota Semarang, itu terjadi pada 24 November 2024. Pelurunya mengenai tiga siswa SMK, yaitu Gamma yang meninggal karena luka di pinggang, dan A yang terserempet peluru di dada, dan S yang terkena tangan kirinya.

Pihak Kepolisian menyebut, selain peristiwa penembakan, ada peristiwa tawuran yang berujung pada penembakan dan korban disebut sebagai anggota kreak. Sedangkan pihak keluarga dan sekolah korban menyangkal karena korban termasuk anak berprestasi dan ikut Paskibra. (*/red)

Libur Nataru, Pemkab Serang Target 2,9 Juta Kunjungan Wisatawan

SERANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menargetkan kunjungan wisatawan pada Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 sebanyak 2,9 juta jiwa. Mengingat, Kabupaten Serang memiliki sebanyak 129 destinasi wisata, baik pantai maupun wisata alam.

Hal itu disampaikan Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Menyambut Libur Nataru Tahun 2025 di Aula Disporapar, Senin, 9 Desember 2025.

“Kita target kunjungan wisatawan 2,9 juta di libur Nataru 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya yang hanya 2,5 juta jiwa. Jadi, hanya menambah 400 ribu kunjungan pada Desember 2024. Semoga tercapai,” ujar Anas.

Dari target tersebut, Anas meyakini bahwa selain libur Nataru Tahun 2025, juga bertepatan dengan libur anak sekolah, akan terpenuhi untuk semua kunjungan tempat destinasi wisata pantai maupun wisata alam. Terlebih, Kabupaten Serang mempunyai 187 destinasi wisata.

“Mudah-mudahan tercapai, karena kalau melihat dari kunjungan wisatawan religi juga sudah banyak,” katanya.

Anas mengatakan, diketahuinya jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan data petugas yang mencatat jumlah wisatawan, khususnya di Pantai Anyer dan Cinangka.

“Petugas mencatat tahun kemarin tinggi juga kunjungannya, mencapai 100 persen dari target 2,5 juta jiwa wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata, Disporapar Kabupaten Serang, Amar Maruf mengatakan, dari target 2.903.000 kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Tentunya, bagaimana strategi untuk mencapai target itu, yang paling utama adalah melalui promosi melalui media sosial, media cetak, billboard, dan lain sebagainya.

“Dengan gencarnya promosi itu, paling tidak masyarakat, khususnya Jabodetabek, karena memang target kita adalah sasarannya itu, segmen di masyarakat Jabodetabek yang biasa berkunjung ke kawasan wisata pantai,” ujarnya.

Melalui media-media promosi, kata Maruf, pihaknya selalu menggaungkan sehingga pada saat weekend juga okupansi hotel mulai terpenuhi. Target high season (musim ramai), misalnya, besok akan dihadapi, maka hari ini pihaknya sudah melakukan rapat persiapan sebanyak dua kali.

“Ini dalam rangka bagaimana mengondisikan, melayani para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer dan Cinangka ini merasa aman, nyaman, dan tentu menyenangkan,” ujarnya.

Bahkan, kata Maruf, pihaknya mengundang berbagai stakeholder untuk berbagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan persiapan-persiapan, seperti contoh Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sudah menyiapkan posko-posko kesehatan, kemudian Dinas Perhubungan (Dishub) juga sudah menyiapkan personil untuk layanan ketika ada kemacetan jalur alternatif.

“Masing-masing dinas dari stakeholder, saya kira, sudah kita perbarui untuk tujuan utamanya bagaimana kita memberikan layanan kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, bisa merasa aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya ketika berkunjung ke Pantai Anyer dan Cinangka,” pungkasnya. (*/red)

Meski Ada Kortas Tipidkor, Kapolri Sebut Satgassus Akan Tetap Eksis

Kapolri Jendral Listyo Sigit. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi akan tetap eksis meski Polri telah memiliki Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

Demikian dikatakan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin, 09 Desember 2024.

Sigit menyebutkan, keberadaan Satgassus tetap dibutuhkan demi mengerjakan upaya-upaya pencegahan korupsi, sedangkan Kortas Tipidkor bakal bekerja untuk menindak praktik korupsi.

“Ke depan Satgassus akan semakin eksis, terus melakukan upaya-upaya pencegahan. Di satu sisi penegakan harus kita lakukan, namun di sisi lain perbaikan sistem tentu harus clear sehingga semuannya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Ia menyebutkan, sebagai lembaga di bawah Polri, Satgassus Pencegahan Korupsi akan fokus pada optimalisasi penerimaan negara.

Ia juga menegaskan, kebocoroan penggunaan anggaran negara harus ditekan agar Indonesia memiliki kecukupan APBN yang bisa dimanfaatkan dengan bijak.

“Jika (korupsi) bisa ditekan betul-betul, maka APBN bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong program-program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga mewujudkan cita-cita untuk menuju Indonesia masa 2045,” ujarnya.

Sigit menambahkan, korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengingatkan, Prabowo pernah berpesan korupsi adalah masalah kejahatan luar biasa yang harus menjadi perhatian semua elemen bangsa.

“Mungkin kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau menyampaikan, ‘kenyataannya kita masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah disemua tingkatan, dan pengusaha nakal yang tidak patriotis,” kata Sigit.

Kapolri menegaskan, korupsi sangat membahayakan generasi penerus di masa depan sehingga pesan Prabowo mengenai masalah korupsi tentu harus menjadi perhatian khusus, dan kewajiban bagi Polri untuk ditindaklanjuti.

“Apalagi beliau (Presiden) memiliki cita-cita rumah Indonesia, kalau dikelola dengan baik maka kita memiliki sebuah budaya alam yang sangat luar biasa,” kata Sigit.

“Sehingga, apabila pengelolaan dilakukan dengan baik di seluruh level tingkatan, maka penerimaan terhadap pendapatan negara betul-betul bisa optimal,” ujarnya. (*/red)

Koalisi Lembaga Banten Bersatu, Geruduk Gedung PJ Gubernur Bantan dan Kejati Banten

 

Serang, KepoinAja79.Com - Adanya dugaan kecurangan dan penyimpangan Barang Jasa yang tidak sesuai Harga Satuan Produk pada pekerjaan ke tiga OPD Banten yaitu Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Dari hasil Tim Investigasi LSM KPM-Nusantara Perwakilan Banten, Ormas MAPAN Banten, LSM GP2B Kota Serang, LSM SIDAK, DPK Karaben RI dan Ormas LMPI Kota Serang yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBAT) Provinsi Banten. Yang mana diduga telah terjadi Kecurangan dan penyimpangan di pengadaan Barang jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. Padahal kegiatan tersebut di WALPAM ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Dari hasil Audiensi di Kejatai Banten yang di hadiri Penkum dengan membawa Walpam tersebut tidak menyangkut ke keuangan dan pekerjaan teknik dan hanya diperbantukan bila ada kendala dilapangan atau proyek dari hasil Audensi.

Aminudin koordinator KOLEBAT dan juga ketua LSM KPK- Nusantara perwakilan Banten mengatakan, dengan adanya jawaban dari perwakilan Kejati Banten. Bahwa adanya WALPAM bukan untuk memback – Up proyek tersebut dan bila ada terindikasi kecurangan dan penyimpangan di pengadaan barang jasa langsung dilaporkan saja ke Kejati Banten.

TB Mulyadi ketua umum Ormas MAPAN Banten mengatakan, “dengan adanya aksi ini kami sebagai alat kontrol akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan Tinggi Banten dan melaporkan dugaan- Dugaan temuan kami dilapangan pada kegiatan proyek - proyek di OPD Provinsi Banten yang selama ini banyak penyimpangan dan kecurangan pada belanja barang jasa dengan harga murah dan tidak sesuai Satuan Harga Produk. Yang tentunya sangat merugikan keuangan. Negara dan rakyat Banten yang terus taat Bayar pajak,” ujarnya.

Dupes ketua SPC GP2B Kota Serang dengan aksi hari ini di kantor PJ Gubernur Banten dan tidak ada tanggapan kami akan lakukan aksi unjuk rasa lanjutan Minggu depan agar Provinsi Banten lebih baik dan tidak adanya penyimpangan dan kecurangan pada pengadaan barang jasa,” tandasnya.

Janjikan Upah 100 Ribu Per Siswa, PKBM Harapan Mekar Diduga Gelembungkan Jumlah Siswa Demi Dapatkan BOP Untuk Keuntungan Pribadi

 

Cianjur, KepoinAja79.Com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga pendidikan nonformal yang didirikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai wadah bagi kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal, Selasa (10/12/2024)

Tujuan PKBM sesungguhnya adalah untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan secara ekonomi. Bahkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus melalui KEMENDIKBUDRISTEK dengan program Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sejak tahun 2019 dari pemerintah pusat (APBN).

Namun, saat Tim Aliansi Pemerhati Pendidikan Nusantara melakukan investigasi di PKBM HARAPAN MEKAR yang berada di Jl. Raya Sukabumi KM.12 Babakan Gombong RT 01 RW 04 Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, terdapat banyak dugaan ke tidak sesuaian antara data yang tertera di Dapodik Pusat dengan PKBM tersebut.

Saat Muhidin selaku ketua Tim investigasi tim investigasi mendapat informasi keterangan dari warga. Diduga untuk menggelembungkan jumlah siswa PKBM Harapan Mekar nekat meminta kepada masyarakat untuk mencari siswa ke beberapa daerah dan janjikan upah senilai 100 Ribu rupiah jika mendapatkan siswa.

“Jadi saya itu emang diminta tolong untuk mencari siswa oleh PKBM tersebut, nah untuk satu siswa saya dikasih upah tuh 100rb per siswa ya saya gak tau kalau sekolah itu dapat bantuan pemerintah orang tujuan saya kan Cuma membantu,” ujar Abah salah seorang warga.

Dan, selain adanya dugaan penggelembungan jumlah data siswa PKBM Harapan Mekar juga diduga memanipulasi data bangunan yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar di Dapodik Pusat.

“Untuk RAB PKBM informasi dari salah satu pengguna anggaran PKBM bahwa tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga ataupun jurnalis media itu infonya dari dinas pendidikan bahwa yang harus mengetahui itu inspektorat dan dinas Pendidikan saja itu jadi dinas Pendidikan tidak boleh menyarankan ke ketua PKBM yang di Cianjur itu tidak boleh ada yang tahu masalah rencana anggaran biaya tersebut selain inspektorat daerah dan kedinasan terkait,” Ujar ke Adri Ferdiana selaku Kepala PKBM HARAPAN MEKAR.

Menurut Undang - Undang No14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur beberapa hal, diantaranya :

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.

Sanksi terhadap Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

meliputi:

• Termohon yang tidak memberikan salinan dokumen informasi kepada pemohon dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda.

• Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

• Seluruh delik pidana UU KIP adalah delik aduan, sehingga harus ada kerugian kepentingan bagi pihak pengadu.

• Unsur kesengajaan harus terpenuhi dalam seluruh delik pidana KIP.

(Red/Tim)