Kejaksaan Negeri Seluma Menetapkan Empat Tersangka Dalam Kasus Tukar Guling Lahan Salah Satu Mantan Bupati Seluma

 

Bengkulu, KepoinAja79.Com - Drama korupsi kembali mencuat di Kabupaten Seluma Kejaksaan Negeri Seluma menetapkan empat tersangka dalam kasus tukar guling lahan yang terjadi pada tahun 2008.

Di antara para tersangka adalah mantan Bupati dan Ketua DPRD, yang diduga terlibat dalam transaksi tukar-menukar lahan yang merugikan negara hingga Rp 19 miliar.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Seluma, Dr. Eka Nugraha, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (14/10/2024).

Kasus yang mencoreng nama Kabupaten Seluma ini menjadi sorotan nasional karena skandalnya mencakup manipulasi besar-besaran di tingkat pejabat tertinggi daerah.

Kasus ini berawal pada tahun 2007, ketika Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan pembebasan lahan seluas 286.560 m² di Desa Sembayat, Kecamatan Seluma Timur.

Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan pabrik semen, namun proyek itu gagal pada tahun 2008.

Tersangka ME, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Seluma, memutuskan untuk melakukan tukar guling lahan milik pemerintah dengan tanah pribadinya yang terletak di area perkantoran Seluma.

Namun, proses tukar guling ini diduga tidak mematuhi prosedur hukum, dikarenakan tanah yang ditawarkan oleh ME dikabarkan tidak jelas lokasinya, dan transaksi tersebut dilakukan tanpa kajian yang memadai.

Tim pelaksana, yang terdiri dari tersangka DH dan M, diduga lalai dalam menjalankan tugas mereka, sehingga terjadi manipulasi besar-besaran yang berdampak pada kerugian negara.

Setelah melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa lebih dari 80 saksi, Kejaksaan akhirnya menetapkan empat tersangka dalam skandal ini, yaitu:

ME – Bupati Seluma periode 2005-2010.

M – Sekretaris Daerah Seluma periode 2003-2011.

RA – Ketua DPRD Seluma periode 2005-2009.

DH – Kepala Badan Pertanahan Nasional Seluma periode 2006-2012.

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk pejabat dari Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan, karena Kabupaten Seluma adalah hasil pemekaran dari Bengkulu Selatan.

Kejaksaan menemukan bukti bahwa lahan pemerintah ditukar dengan lahan pribadi tanpa izin mendalam dan melanggar peraturan tentang pengelolaan barang milik negara.

Audit yang dilakukan oleh Konsultan Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik mengungkapkan bahwa skandal ini telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 19 miliar.

Proses tukar guling yang seharusnya dilakukan sesuai aturan hukum ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat tersebut.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan memastikan bahwa mereka akan terus menyelidiki kasus ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Skandal ini mengungkap praktik korupsi yang telah lama mendarah daging di Seluma.

Bukannya bekerja untuk rakyat, para pejabat tersebut justru memanfaatkan jabatan mereka untuk mengamankan kepentingan pribadi.

Transaksi tukar guling ini hannyalah puncak gunung es dari lemahnya sistem birokrasi dan kurangnya pengawasan yang ketat.

Dengan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.

Namun, penetapan empat tersangka, termasuk mantan Bupati dan Ketua DPRD, merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan, meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Sumber hds SH,

Diantara Sepuluh Dosa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten 2023/2024

 

Banten, KepoinAja79.Com - Perlukah Pengguna Anggaran (PA) Menetapkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menggunakan APBD?

Oleh : Iwan Hermawan alias Adung Lee

Phone : 087809241212

Tulisan dalam Analisa ini adalah pendapat saya pribadi yang saya susun sebagai Hadiah untuk HUT Banten Ke-24. Saya bukan ahli pengadaan dan saya juga bukan Praktisi hukum, serta bukan ASN yang tentunya memiliki keterbatasan dalam konsep Berpikir dan menyajikan tulisan. Tetapi sebagai bagian dari Masyarakat Partisipatif, tentu memiliki ruang untuk dapat menyalurkan konsep berpikir kepada para pemangku Kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, serta sebagai bagian dari Aspirasi dan atensi atas kondisi dalam pelaksanaan kebijakan.

SEMOGA ADA NILAI KEBAIKAN DALAM TULISAN YANG SAYA SAJIKAN DAN TENTUNYA MASIH SANGAT JAUH DARI KATA SEMPURNA.

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya peraturan dan perundangan undangan dalam hal pengadaan Barang/jasa pemerintah menuai beragam argumen dari berbagai kalangan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan pola berpikir dalam Menjawantahkan pasal demi pasal dan turunan nya sehingga banyak keraguan Keraguan dalam Pelaksanaan nya, pemerintah tidak boleh tinggal diam harus ada Upaya upaya yang maksimal agar berjalan dengan baik sesuai kaidah hukum yang Berlaku saat ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemprov Banten berjalan dengan baik transparan, akuntabel dan indek tatakelolanya pun bisa Dipertanggungwabkan.

PERMASALAHAN

Dugaan masih adanya Pengguna Anggaran (PA) yang menetapkan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan Barang/jasa yang menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten perlu Adanya pengawasan yang serius dari masyarakat untuk memastikan tidak ada Kekeliruan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memakai Anggaran APBD.

ISSU YANG BERKEMBANG

Munculnya permasalahan ini adalah terkait kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD terhadap peraturan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yakni Peraturan Presidèn No 12 tahun 2021/tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah karena didalamnya ada APBD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LANDASAN BERPIKIR

Bahwa telah diterbitkan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah amanat dari Undang Undang Pemerintah Daerah No 23 tahun 2014 pasal 293.

2. Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020 yang merupakan amanat pasal 221 dari peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

3. Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Surat Edaran No 000.3.1/4649-BPBJ/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Pj.Sekertaris Daerah Provinsi Banten tanggal 28 desember 2023.

PERLUKAH PA MENETAPKAN PPK?

Berkaitan dengan PPK yang dalam pasal 1 angka 10 pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 yang berbunyi " Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/Anggaran belanja daerah Dalam hal Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah peraturan Presiden No 12 tahun 2021 agar berjalan dengan baik karena didalam nya ada anggaran APBD seyogyanya mendahulukan Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sehingga kedua peraturan itu bisa beriiringan dan sebenarnya tinggal bersinergi secara konstektual dan tekstual dengan Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi diatas nya yaitu peraturan mentri dalam negeri No 77 tahub 2020 sebagai pedoman dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 201.

PEMBAHASAN

1. Jenis Hirarki peraturan berdasarkan Undang undang No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyebutkan bahwa :

-Undang Undang Dasar RI tahun 1945;

-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyatnya;

-Undang undang Peraturan Pemerintah pengganti undang- undang;

-Peraturan Pemerintah;

-Peraturan Presiden;

-Peraturan Daerah.

2. Bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat dari pasal 293 undang undang pemerintah daerah No 23 tahun 2014 dan memiliki kedudukan diatas peraturan Presiden.

3. Bahwa Peraturan mentri dalam negri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat dari pasal 221 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 yang kedudukannya diatas Peraturan Presiden

4. Bahwa dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD terdapat peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan dalam hal teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggunakan peraturan Mentri dalam negeri No 77 tahun 2020 dan Peraturan terkait lain ya.

5. Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur menggunakan peraturan Presiden No 12 tahun 2021 yang berada pada tingkatan dibawah dari peraturan pemerintah dan dalam Melaksanakannya wajib mematuhi peraturan yang kedudukannya lebih tinggi

6. Bahwa dalam pasal 11 ayat (3) peraturan Presiden no 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal tidak ada penetapkan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan Anggaran belanja dari APBD , PA/KPA menugaskan PPTK untuk Melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - m " dimaknai bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dari Unsur PA/KPA.absolut melekat pada jabatan bukan sebagai tugas tambahan ,PPTK yang tugasnya seperti PPK yang sudah memiliki sertifikat kompentensi barang/jasa

7. Bahwa Kalau dalam Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran APBD hanya berpedoman kepada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saja maka akan berbenturan dengan Peraturan Mentri Dalam Negri No 77 tahun 2020/tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah karena didalamnya ada anggaran APBD bukan semata mata hanya menjalankan psoses pengadaan saja dan yang perlu diingat juga bahwa yang namanya pedoman teknis harus dijadikan pijakan, akan tetapi kalau dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBD hanya mengacu kepada Permendagri no 77 tahun 2020 pun saja maka akan aman aman saja

8. Bahwa User ID atau akun PPK yang diusulkan kepala OPD dan disetujui oleh Kepala bagian barang/jasa maka bisa dikatakan cacat dan bisa membatalkan perikatan dan perintah pembayaran.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 000.3.1/4649-BPBJ/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 yang ditanda Tangani oleh Pj.Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ir.Hj.Virgojanti Msi tanggal 28 Desember 2023 Dan ini adalah diantara isi yang berbunyi pada angka 3 dan 5 sebagai berikut

3. Tentang persyaratan pengajuan User ID PA/KPA ,PPK dan PP untuk tahun Anggaran 2024.

5. Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan barang/jasa, Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menetapkan Pejabat yang mslakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi.

a.Berdasarkan ketentuan BAB 1 butir E8 dan butir F10 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan daerah menyatakan bahwa :

1.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa PA bertindak Sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Dan;

2. Dalam hal pengadaan ikatan untuk pengadaan barang/jasa KPA bertindak Sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b.Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat ( 7 ) peraturan presiden No 12 tahun 2021 tentang perrubahan atas peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Bahwa:

a.Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK pada pengadaan barang/jasa PA/KPA dapat mwnugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK dan b.PPTK sebagaimana pada angka 1 yang melaksanakan tugas ppk wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar /level.

KESIMPULAN

1.Sulit untuk melegitimasi bahwa Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitnen (PPK) pada APBD karena berdasarkan pembahasan tulisan Diatas diduga adanya norma yang mengangkangi peraturan yang kedudukannya lebih Tinggi karena pada dasar PPK itu harus dari unsur PA/ KPA absolut melekat pada Jabatan begitu juga akun PPK yang diberikan oleh kepala Bidang barang/jasa dan Layanan pengadaan secara Elektronik Sekertaris Daerah Provinsi Banten yang Diusulkan dari kepala OPD dianggap tidak sah dan dampaknya akan mengakibatkan Ketidakcakapan dalam pasal 1320 kitab Undang undang hukum perdata karena Didalamnya PPK melakukan perikatan dan melakukan proses pembayaran.dan Alangkah baiknya seluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten PA atau Pengguna Anggaran tidak menetapkan lagi PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada APBD tahun anggaran 2023 dan 2024 Tinggal patuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku saat Ini.

SARAN DAN PENDAPAT

Untuk Seluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten dalam penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sebaiknya Pengguna Anggaran (PA)tidak lagi Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tinggal menunjuk PPTK untuk Membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena sejatinya PPK harus dari Unsur PA/KPA.

PENUTUP

“MARI KITA BIASAKAN YANG BENAR JANGAN MEMBENARKAN KEBIASAAN YANG SALAH”

Serang, 07 Oktober 2024

Ini Sejumlah Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara

Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mereka yang dipanggil dikabarkan merupakan Calon Menteri di pemerintahannya.

“Iya rencananya sih seperti itu, diundang Calon Menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu, tapi finalisasinya adalah hari ini,” kata Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Satu per satu tokoh terpantau datang ke kediaman Prabowo. Tak sedikit yang mengakui bakal mengisi sejumlah pos Menteri di pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo – Gibran sedianya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sebanyak 46 Nomenklatur Kementerian beredar di awak media.

Berikut daftar Calon Menteri yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara hingga pukul 19.30 WIB:

1. Tokoh pejuang HAM asal Papua, Natalius Pigai.

2. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

3. Politikus Partai Gerindra Prasetyo Hadi

4. Ketua Yayasan Teladan Utama, Widiyanto Putri Wardhana

5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto.

6. Politikus Partai Golkar Nusron Wahid

7. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

8. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait.

9. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

10. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

11. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

12. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

13. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti.

14. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

15. Wakapolri, Komjen Agus Andrianto.

16. Mendagari, Tito Karnavian.

17. Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

18. Tokoh NU, Arifatul Choiri Fauzi.

19. Yassierli (akademisi/profesional).

20. Satfryo Soemantri Brojonegoro (akademisi/profesional)

21. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

22. Agus Gumiwang Kartasasmita.

23. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding.

24. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji.

25. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono.

26. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman.

27. Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy.

28. Sekjen Mendag, Budi Santoso. 

29. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

30. Pejabat Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono.

31. Dirjen KLHK, Hanif Faisol Nurofiq.

32. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

33. Menteri BUMN, Erick Thohir.

34. Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

35. Mentan, Andi Amran Sulaiman.

36. Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nazaruddin Umar.

37. Menpora, Dito Ariotedjo Puji.

38. Pj Gubernur Papua, Ribka Haluk.

39. Politikus Partai Demokrat, Iftitah Sulaiman.

40. Mensesneg, Pratikno.

41. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

(*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Dampingi Wapres Ma'ruf Amin Canangkan Pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten

TANGERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja Pencanangan Pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten (USNB) dan Groundbreaking Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Senin, 14 Oktober 2024.

Usai pencanangan, Al Muktabar mendampingi Wapres Ma'ruf Amin meninjau langsung pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten dan lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten. 

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan Universitas Syeikh Nawawi Banten merupakan bagian proses pengembangan sektor pendidikan. Juga dalam mengenang Syeikh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama kelahiran Banten yang namanya sudah terkenal di berbagai negara.

“Pembangunan ini untuk melengkapi fasilitasnya dan diharapkan dapat berkembang ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Universitas itu berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, meliputi gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya. 

“Universitas ini meliputi beberapa fakultas keagamaan, kemudian nanti akan dilengkapi dengan fakultas-fakultas umum lainnya. Seperti fakultas teknik, kedokteran, ekonomi, dan fakultas lainnya,” ujar Wapres.

“Artinya kita ingin melahirkan Sarjana-sarjana Agama maupun Sarjana Umum. Bahkan tadi saya sampaikan, kita akan lengkapi dengan pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan perusahaan di wilayah Provinsi Banten untuk melahirkan tenaga profesional,” sambungnya.

Sementara, kata dia, tujuan dari pembangunan Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten, di antaranya sebagai upaya dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Karena di sini jauh dari rumah sakit yang memadai. Kita dirikan (Rumah Sakit Islam Syeikh Nawawi Banten-red) yang lokasinya berseberangan dengan Universitas Syeikh Nawawi Banten. Kita mulai dari tipe c, dan akan kita kembangkan lagi,” jelasnya.

Wapres juga menuturkan, rumah sakit tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Bahkan direncanakan akan dibangun Museum Syeikh Nawawi di kawasan itu.

“Tujuan besarnya, kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam yang memancarkan ilmu, pemikiran, dan peradaban dalam rangka mengisi pembangunan nasional,” pungkasnya. (*/red)

Sufmi Dasco Sebut Ada Banyak Perempuan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Dikabarkan akan ada banyak perempuan yang menjadi Menteri pada Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Hal itu dikatakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2024.

Dasco menyebut, jumlah perempuan yang menjadi Wakil Menteri akan lebih banyak dibandingkan yang menjadi Menteri.

“Saya enggak hafal (jumlahnya) tapi agak banyak (menteri perempuan), dan wakil menteri lebih banyak,” ujar Dasco.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri pada Kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga Senin petang, ada beberapa perempuan yang dipanggil oleh Prabowo, yakni, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Dasco mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon Menteri para pemerintahan Prabowo.

Ia menyebutkan, para tokoh sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

“Iya rencananya seperti itu, akan diundang Calon Menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu,” kata Dasco.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 Komisi yang dibentuk DPR RI beserta Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing Komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 Kementerian/Lembaga di era Prabowo – Gibran. (*/red)

BPK Entry Meeting Terkait Belanja Modal Pemkab Serang

SERANG, KepoinAja79.Com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan Entry Meeting terkait belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, di Pendopo Bupati, Senin, 14 Oktober 2024.

Entry meeting salah satu tahap penting dalam pemeriksaan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan.

Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Ari Endarto mengatakan, entry meeting merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan kepada entitas terperiksa. Dimana hasil pemeriksaan tersebut akan membantu dalam pelaporan LKPD. 

Sebab seperti diketahui bahwa anggaran belanja modal di Kabupaten Serang sangat besar. Sehingga ketika masuk ke LKPD hasil pemeriksaan ini bisa membantu.

“Jadi LKPD lebih terbantu,” ujarnya kepada wartawan. 

Ia mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan selama 40 hari atau hingga 4 Desember 2024 dengan konsen belanja modal.

“Kita khusus belanja modal saja, baik bangunan gedung dan lainnya yang kita lihat selama pemeriksaan ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, kegiatan pemeriksaan merupakan rutinitas tahunan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK adalah untuk mengawali karena di Kabupaten Serang belanja modal cukup tinggi.

“Jadi dengan pemeriksaan entry meeting ini berharap bisa lebih detail lagi pemeriksaannya berkaitan dengan kualitas, kuantitas, kemudian juga dalam proses pengadaannya, pelaksanaannya dan lainnya,” ujarnya.

Tatu mengaku dengan entry meeting pemeriksaan tersebut sangatlah penting. Karena pihaknya jadi punya spare waktu lebih panjang untuk pemeriksaan lebih detail, hingga ke kualitas dan lainnya.

“Jadi tadi yang dihadirkan OPD-OPD yang memang punya belanja modal, terutama PU yang cukup banyak, karena ada gedung, Puspemkab, jalan, irigasi,” terangnya.

Tatu menyebutkan, untuk progres pembangunan dirinya sudah menanyakan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang DPUPR, Yadi Priyadi.

Pihaknya optimistis meski masih berjalan namun aman hingga akhir tahun.

"Hingga akhir tahun Insya Allah aman sesuai target,” katanya.

Adapun untuk serapan anggaran atau pembayarannya, Tatu menyebutkan masih kecil. Namun untuk fisik masih aman, dirinya selalu meminta agar Kadis PUPR dan jajaran memantau terus pelaksanaan fisik.

“Baik dari sisi kualitas, mereka juga dari sisi waktu, kalau enggak nanti ada denda dan lainnya jadi ribet. Kalau fisik Insya Allah, pembayaran ada tahapan berikutnya karena dia harus melalui ada serah terima dulu, PHO, PHO juga harus penuhi ketentuan,” jelasnya.

Turut hadir, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, dan pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Serang. (*/red)

Jelang Pelantikan Wakil Presiden, Gibran Sebut Tidak Punya Persiapan Khusus

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Menjelang pelantikan sebagai Wakil Presiden (Wapres) Periode 2024-2029 pada 20 Oktober, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Ia hanya memohon doa pada publik agar proses pelantikannya dilancarkan.

Hal itu diungkapkan Gibran usai menerima undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024 dari MPR RI, Senin, 14 Oktober 2024.

“Ya sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Doakan semoga nanti semuanya lancar,” ujarnya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menyampaikan terima kasih kepada MPR RI yang telah meluangkan waktu untuk memberinya undangan pelantikan.

“Undangan sudah saya terima dengan baik dan sekali lagi terima kasih dan mohon doanya agar acara di tanggal 20 nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih,” kata Gibran.

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI telah melangsungkan pertemuan dengan Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka di Rumah Heritage, Jakarta Pusat, Senin sore. Ada sejumlah hal yang dibahas oleh MPR RI dan Gibran.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, kedatangannya untuk mengenalkan formatur baru Pimpinan MPR RI periode 2024-2029.

Muzani mengatakan, Gibran menyambut baik atas formasi Pimpinan MPR RI yang baru.

“Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik. Menyambut dengan suka cita, dan menyambut dengan kegembiraan,” tuturnya.

Selain itu, kata Muzani, pihaknya juga turut mengundang Gibran ke acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024.

“Kami mengundang Calon Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta kami menyerahkan undangan kepada beliau untuk hadir dalam acara pelantikan tersebut,” tuturnya.

“Undangan sudah kami serahkan dan kami bersyukur Mas Gibran menerima undangan tersebut, dan menyatakan akan hadir untuk menghadiri acara pelantikan Presiden, dan Wakil Presiden pada hari Minggu pukul 10 di Gedung DPR MPR,” imbuhnya. (*/red)

Greysia Polii Luncurkan Brand ONPOINT, Solusi Recovery & Performance Terbaik bagi Atlet dan Pencinta Olahraga

Greysia Polii Berikan Sentuhan Atlet Profesional dalam Pengembangan Produk ONPOINT

JAKARTA, KepoinAja79.Com – ONPOINT, brand global asal Indonesia yang berfokus pada peralatan untuk pemulihan dan performa olahraga (sports recovery and performance), resmi diluncurkan di Indonesia pada acara wondr Jakarta Running Festival 2024.

ONPOINT hadir dengan visi untuk mendukung para atlet dan pencinta olahraga mencapai performance yang terbaik sekaligus recovery yang optimal melalui produk-produk inovatif yang menggabungkan teknologi terbaru dan desain fungsional.

Hadir pertama kali pada November 2023 dan melakukan soft launch di Maret 2024, ONPOINT berkomitmen menghadirkan solusi pemulihan pasca olahraga yang mudah diakses dan efektif untuk membantu para penggunanya meningkatkan kualitas hidup melalui kebugaran. 

Greysia Polii, Co-Founder ONPOINT yang juga mantan atlet bulu tangkis peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 menegaskan pentingnya dukungan pemulihan fisik dalam dunia olahraga.

Menurut dia, ONPOINT hadir sebagai solusi yang dapat diandalkan oleh para atlet dan pencinta olahraga untuk mencapai tujuan mereka.

“Kami memahami betul tantangan fisik yang dihadapi oleh para atlet, termasuk dalam hal pemulihan setelah latihan ataupun pertandingan. Dengan ONPOINT, kami menyediakan produk yang bisa mendukung proses pemulihan ini, sehingga para atlet bisa terus berada di puncak performa,” ungkap Greysia.

Lebih jauh, Greysia juga menekankan, produk-produk ONPOINT selalu melewati tahapan dan proses pengembangan yang sangat detail di Indonesia. Greysia dan tim ONPOINT menginginkan produk yang dirancang memberikan efektivitas dan kualitas kelas dunia yang dapat dinikmati para pencinta olahraga. 

Sementara itu, Wira Surya, CEO ONPOINT, menyoroti pentingnya pemulihan yang tepat sebagai kunci dalam mencapai performa terbaik.

ONPOINT berkomitmen menghadirkan produk-produk inovatif yang dirancang untuk membantu para penggunanya menjaga kebugaran fisik mereka.

“Kami percaya bahwa produk ONPOINT, seperti FORGE Heat and Cold Muscle Gun adalah pilihan terbaik untuk alat recovery. Metode panas dingin dari produk ini dapat digunakan sebelum dan sesudah olahraga. Lalu IRON OpenEar Headphone, headphone dengan metode bone conduction yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas olahraga seperti lari, bersepeda, dan berenang, berkat fitur 100 persen waterproof (IP68). Lari menjadi sangat aman karena metode ini membuat kita masih aware dengan suara sekitar,” jelas Wira.

Di acara ini, ONPOINT juga baru saja memperkenalkan para ONPOINT HEROES (brand ambassador), yaitu Greysia Polii (selaku Co-Founder ONPOINT), Daniel Mananta, dan Melanie Putria.

Daniel Mananta dan Melanie Putria mengungkapkan kebanggaan mereka dapat menjadi perwakilan brand ONPOINT yang dapat memberikan inspirasi kepada para pencinta olahraga untuk dapat memulai olahraga dan hidup sehat dilengkapi oleh produk ONPOINT untuk meningkatkan performa.

Selain itu, ONPOINT juga mengeluarkan produk baru, yaitu SPARK Pocket Muscle Gun. Alat terapi perkusif yang praktis dan compact dengan lima tingkat kekuatan getar. Dengan konsep anytime recovery, SPARK Pocket Muscle Gun dikembangkan untuk dapat digunakan di mana pun, kapan pun.

Semua produk ONPOINT bisa didapatkan di expo wondr Jakarta Running Festival 2024 pada tanggal 10-13 Oktober 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Pemulihan dengan Metode Terapi Perkusi

Bagi masyarakat Indonesia, salah satu teknik pemulihan otot yang paling umum dilakukan adalah terapi pijat. Namun, terapi pijat konvensional sulit untuk dipraktikkan secara mandiri.

Di sinilah terapi perkusi (percussive therapy) dengan menggunakan alat seperti FORGE Heat & Cold Muscle Gun dapat membantu atlet ataupun penggemar olahraga menerapkan pemulihan pada badan mereka sendiri.

Pada prinsipnya, muscle gun menimbulkan getaran yang sangat cepat dan berulang kali sehingga memberikan hentakan dan tekanan (itulah sebabnya disebut 'perkusi') pada jaringan otot, yang kemudian memberikan efek pijatan yang dalam kepada jaringan otot sehingga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan otot dan kaku, mempercepat pemulihan, mengurangi nyeri, dan meningkatkan mobilitas.

Dengan menggunakan alat seperti muscle gun, pengguna dapat dengan segera melakukan pemulihan mandiri (immediate self-recovery) tepat setelah olahraga atau aktivitas fisik berintensitas tinggi, sehingga juga mempercepat proses relaksasi otot.

Pengguna dapat menggunakannya setiap hari setiap saat, tanpa harus mengatur waktu layaknya ketika ingin mendapatkan terapi pijat konvensional.

Sampai saat ini, terapi perkusi masih terus diteliti oleh para pakar terapi fisik, sehingga ONPOINT pun berkomitmen untuk mengembangkan produk muscle gun yang diproduksi agar terus ikut diperbarui dan memberikan manfaat yang optimal kepada para atlet dan penggemar olahraga di Indonesia.

Solusi “Recovery” yang Terjangkau dan Berkualitas

Terlebih, ONPOINT memahami bahwa pemulihan yang tepat adalah elemen penting dalam mencapai performa maksimal, baik bagi atlet maupun masyarakat umum.

Produk-produk ONPOINT, seperti alat kompresi otot dan perangkat pemulihan berbasis teknologi, dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pemulihan fisik di rumah.

ONPOINT aktif mengikuti beberapa event sejak Maret 2024 sebagai sponsorship atau partner, seperti di Bali Trail Running, SPARTAN Indonesia, Mandiri Jogja Marathon, Pocari Sweat Run, Maybank Marathon Bali, wondr Jakarta Running Festival 2024, dan masih banyak lagi.

ONPOINT kini sudah tersedia di website resmi onpointindonesia.com, serta di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Produk ONPOINT juga dapat ditemukan di sejumlah Authorized Retail Store di beberapa kota besar di Indonesia.

Informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi https://www.onpointindonesia.com/ dan Instragram onpoint.indonesia.

Tentang ONPOINT

ONPOINT adalah brand global asal Indonesia yang berfokus pada pemulihan dan performa olahraga, didirikan bersama oleh Greysia Polii, seorang figur publik dan peraih medali emas bulu tangkis wanita pada Olimpiade 2020.

Berdiri sejak Maret 2024 di Jakarta, Indonesia, ONPOINT berkomitmen untuk memberikan produk dan solusi terbaik bagi para atlet dan pencinta olahraga, membantu mereka mencapai performa puncak dan pemulihan yang optimal. (*/red)

Diduga Demi Keuntungan Pribadi, PKBM di Kabupaten Tulang Bawang Barat Dilaporkan ke Kejari

Lampung, KepoinAja79.Com – Lembaga pendidikan non formal PKBM se Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak sama sekali respons setelah di surati, LSM PBSR melaporkan Lembaga pendidikan non formal (PKBM) ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Zainudin selaku Ketua DPD LSM PBSR Provinsi Lampung juga sempat melayangkan surat kepada Lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun surat tersebut tidak kunjung mendapatkan respons dari para pengurus maupun pemilik yayasan yang mengelola PKBM tersebut, dan akhirnya Zaenudin pun melaporkan Lembaga PKBM tersebut ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat.

Dari hasil investigasi yang di dapatkan oleh Zaenudin di lapangan hampir semua lembaga PKBM di Kabupaten Tulang Bawang Barat, diduga banyak melakukan penyelewengan anggaran BOP demi keuntungan pribadi.

Bantuan yang di berikan yakni berupa Biaya Operasional Pembelajaran yang nominalnya di tentukan tergantung dari paket pendidikan yang di tempuh oleh para siswa di PKBM, dan besaran nilai dari paket yang terdiri dari paket A setara Sekolah Dasar (SD) sebesar 1.300.000, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 1.500.000, dan paket C setara Sekolah Menengah Akhir (SMA/SMK). Sebesar Rp 1.800.000.

“Dalam hal ini, kami hanya melakukan tugas fungsi kami sebagai kontrol sosial khususnya untuk lembaga non formal PKBM yang terindikasi tidak layak mendapatkan bantuan BOP, contohnya seperti jumlah sarpras yang tidak sesuai dengan apa yang mereka laporkan ke Dapodik serta jumlah siswa yang tidak sesuai dengan apa yang saya liat di lapangan,” Ungkap Zaenudin kepada awak media.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ajukan Praperadilan, Ini Respon KPK

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) terkait penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. 

“KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan Pra Peradilan,” kata Tessa kepada wartawan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

“KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Sahbirin mengajukan gugatan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangkanya oleh KPK ke PN Jaksel.

Sahbirin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PNJKT.SEL. Gugatan tersebut didaftarkan pada Kamis 10 Oktober 2024.

“Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” bunyi keterangan klasifikasi perkara pada SIPP PN Jaksel, Jumat, 11 Oktober 2024. (*/red)

Hari Jadi ke-392 Kabupaten Tangerang, Pj Gubernur Al Muktabar Pesankan Komitmen Kemudahan Berusaha

TANGERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menitipkan pesan untuk kemudahan berusaha sebagai komitmen bersama. Menurutnya, di Kabupaten Tangerang banyak tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Al Muktabar saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna dalam Rangka Peringatan Hari Jadi ke-392 Kabupaten Tangerang, di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Minggu, 13 Oktober 2024.

“Selamat hari jadi ke-392 Kabupaten Tangerang. Apresiasi setinggi-tingginya segenap kinerja Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Al Muktabar mengatakan, kesejarahan yang panjang Tangerang dan Banten menjadi bagian unsur pembentuk Indonesia. Banten dan Tangerang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka.

Ke depan, kata dia, dunia dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian dalam hal keamanan, pangan, daya dukung ekonomi, dan lain-lain.

“Kita akan merubah tantangan itu menjadi peluang. Karena kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup,” ucapnya. 

Dengan potensi itu, kata Al Muktabar, bangsa Indonesia optimis menyongsong masa depan dengan peluang itu untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Al Muktabar juga mengingatkan, ke depan isu pangan merupakan hal mendasar. Dirinya mengajak semua pihak untuk komitmen bersama menjaga dan melindungi sawah sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Kabupaten Tangerang, lanjutnya, juga didorong sebagai tujuan investasi. Oleh karenanya sumber daya manusia Kabupaten Tangerang harus dikuatkan.

“Pendidikan sebagai kata kunci,” ucapnya.

Dia juga berpesan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk menerapkan asas teknokratik dalam penyusunan agenda kerja. Antara agenda kerja Kabupaten Tangerang dengan Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat satu kesatuan utuh untuk agenda pembangunan.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, dengan tema ‘Terus Bertumbuh Semakin Gemilang’ mencerminkan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi juga ramah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi yang ada di Kabupaten Tangerang harus mampu dimanfaatkan semaksimalnya sesuai kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat penting,” ucapnya.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud. Tampak hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang dan para tamu undangan lainnya. (*/red)

Soal Masalah Hunian Warga Kampung Bayam, RK: Saya Harus Belajar Dulu

Cagub Jakarta Ridwan Kamil. 

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku akan mempelajari masalah hunian warga Kampung Bayam, Jakarta Utara (Jakut). 

Menurutnya, Jakarta memiliki banyak permasalahan, sehingga dia tak bisa langsung bicara teknis penyelesaian.

“Saya kan belum jadi Gubernur. Jadi semua permasalahan yang belum selesai di zaman Pak Anies dan Pak Heru pasti jadi PR Gubernur. Secara teknis saya harus belajar dulu. Problem Jakarta jumlahnya banyak, tidak bisa satu per satu langsung ke teknis karena akan terlihat berlebihan,” kata RK kepada wartawan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

RK mengatakan, masa kampanye adalah momen mempelajari tiap masalah di Jakarta. Dia mengaku akan menuntaskan masalah prioritas terlebih dulu, termasuk polemik Kampung Bayam.

“Tugas saya adalah belajar selama proses kampanye. Jadi nanti kalau terpilih, satu-satu nanti yang urgensinya paling depan pasti dapat prioritas, dan salah satunya Kampung Bayam,” ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini sebelumnya sempat menyoroti polemik Kampung Susun Bayam antara warga dan Pemprov DKI Jakarta. RK mengatakan, dirinya akan mencarikan solusi.

“Poinnya saya nggak bisa spesifik satu permasalahan ya. Tujuannya sila kelima keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu artinya semua difasilitasi, menengah-bawah negara hadir. Nanti diturunkan kepada pola-pola,” kata RK.

RK juga mengaku memiliki pengalaman mengatasi hal ini saat menjadi Walikota Bandung. Jika terpilih, RK akan mencarikan solusi agar warga tersebut bisa tinggal di Jakarta dengan nyaman.

“Saya juga pernah melakukan hal yang sama waktu jadi Walikota. Namun yang penting rakyat Jakarta punya rumah, tempat berteduh. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah, yang penting mereka berhak tinggal di kota ini dengan nyaman aman, kita carikan solusinya,” jelasnya.

RK berjanji akan cepat mempelajari soal polemik Kampung Bayam. RK mengatakan juga akan mengunjungi warga Kampung Bayam.

“Karena saya baru. Saya akan pelajari Kampung Bayam, ini-itu, ini-itu. Percayalah saya cepat belajar, nanti kita ada sesi khusus kepada spesifik-spesifik isunya. (Ke Kampung Bayam) Saya akan ke semua titik insyaallah, akhirnya paham apa yang harus dikerjakan,” tutupnya. (*/red)

HUT ke-498 Kabupaten Serang, Disporapar Gelar Fun Run 5K dan Kejuaraan Tarkam

SERANG, KepoinAja79.Com – Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang menggelar Fun Run 5K, Lomba Senam SKJ, Festival Desa Wisata, dan Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) pada 12-13 Oktober 2024.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kabupaten Serang Tahun 2024.  

Pelaksanaan Fun Run 5K dilepas oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto. Kemudian dilanjutkan dengan Senam SKJ yang diikuti seluruh Puskesmas se-Kabupaten Serang serta festival desa wisata pada Sabtu, 12 Oktober.

Sedangkan untuk kejuaraan Tarkam Volley Ball dan tenis meja antar kecamatan berlangsung pada 12 sampai 13 Oktober 2024.

“Kegiatan ini adalah rangkaian terakhir Hari Jadi Kabupaten Serang ke-498 Tahun, dengan digelarnya Fun Run 5K, dilanjutkan dengan Senam SKJ, Festival Desa Wisata. Terakhir, Sabtu malam ada pentas ubrug, sebuah kesenian tradisional di Kabupaten Serang yang jika di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) adalah cerita wayang orang, wayang golek, dan wayang kulit,” ujarnya.  

Untuk pentas ubrug, kata Rudy, berbeda dari segi tampilan alat musik yang digunakan jika di Jateng dan Jatim menggunakan gamelan.

“Kalau kita pakai terbang besar, makanya namanya ubrug yang sekarang sudah agak pudar di Kabupaten Serang. Kita akan naikkan menjadi suatu ikon di Kabupaten Serang supaya punya nilai budaya menjadi nilai jual ke luar,” ujarnya.  

Sementara itu, Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwisatya Prasadya, mengatakan, kegiatan Fun Run 5K, Senam SKJ, Festival Desa Wisata, dan Kejuaraan Tarkam dari Kemenpora dirangkaikan dengan HUT ke-498 Kabupaten Serang, sehingga terlihat meriah dalam pelaksanaannya.

Tercatat, kata dia, sebanyak 500 peserta yang meramaikan Fun Run 5K.  

“Peserta yang daftar sekitar 500 peserta untuk Fun Run, khusus warga Kabupaten Serang, kecuali dari OPD. Alhamdulillah, ini tujuannya sekaligus untuk mencari bibit atlet, terutama usia di bawah 40 tahun yang nanti kita ikut sertakan pada kejuaraan-kejuaraan nasional,” ujar Anas.  

Anas menjelaskan, sedangkan untuk senam SKJ yang diikuti seluruh Puskesmas. Kemudian Festival Desa wisata menampilkan kesenian dan budaya yang diikuti lebih dari 10 Desa Wisata, serta kejuaraan Tarkam Volley Ball dan Tenis Meja antar kecamatan.

“Digelarnya kegiatan ini harapannya agar olahraga lebih memasyarakat. Ke depannya, berbagai lomba yang diadakan dan tahun-tahun berikutnya lebih meriah lagi dan diramaikan oleh para warga pecinta olahraga,” ujarnya.  

Turut hadir pada Fun Run 5K, Senam SKJ, dan Festival Desa Wisata Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Aris Subiyono, Pj Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, Asda I Setda Kabupaten Serang Haryadi, dan sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Serang.  

Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Aris Subiyono mengatakan, Program Kejuaraan Tarkam merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2023 yang berkeinginan ada kompetisi yang berjenjang di level terbawah, yaitu Kabupaten dan Kota.

Sebelumnya, pada 2023 dimulai 32 titik kabupaten dan kota, sedangkan 2024 bertambah menjadi 100 titik.  

“Namun yang kita lombakan sifatnya mengajak masyarakat untuk berolahraga, yang menjadi wajib adalah atletik, fun run, dan senam. Sedangkan lainnya, tenis meja dan volley ball. Ini olahraga rakyat yang menumbuhkan minat untuk berolahraga juga untuk menjaring bibit-bibit di masyarakat yang selama ini tidak tersentuh,” ujarnya.  

Aris berharap, Kabupaten Serang menjadi salah satu titik yang menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi yang selama ini belum terangkat.

“Harapan ke depan dan tahun-tahun yang akan datang menjadi program yang berlanjut,” katanya. (*/red)

Hadiri Silaturahmi Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Pramono – Rano dapat Berbagai Aspirasi

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung – Rano Karno menghadiri acara silaturahmi Perhimpunan Indonesia – Tionghoa (INTI) di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat.

Pramono – Rano dapat aspirasi mulai dari toleransi antaragama hingga investasi aman dan nyaman.

“Mereka paling utamanya menginginkan transparansi, keterbukaan, penegakan hukum, anti korupsi, yang paling penting ketika mau berusaha dengan aman dan nyaman, itu kata kuncinya dan juga masalah keberagaman, toleransi yang dapatkan perhatian secara penuh,” kata Pramono usai acara, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Pramono mengaku senang diundang silaturahmi dengan para tokoh Tionghoa. Dia berterima kasih lantaran keluarga Indonesia Tionghoa telah memberikan dorongan positif untuk menyongsong Pilkada Jakarta 2024.

“Kami merasa sangat akrab, dekat, karena saya juga banyak dan juga berhubungan cukup lama dan kami berterima kasih malam ini keluarga besar INTI atau perhimpunan Indonesia Tionghoa, memberikan semacam dorongan support energi kepada saya dan Bang Doel. Ini luar biasa, tadi yang hadir ada hampir 1.000 orang,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen INTI, Candra Jap mengatakan, silaturahmi dengan Pramono – Rano bertujuan untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, INTI juga ingin mengenalkan para paslon ini ke keluarga besar perhimpunan.

“Hari ini kita lihat banyak sekali yang hadir, hampir seribu orang dari keluarga besar ini, pengurus, anggota, simpatisan, dan tentunya tokoh-tokoh pengusaha nasional dengan tokoh Tionghoa di Jakarta,” ujarnya.

“Ada istilah tadi seperti disampaikan, tak kenal maka tak sayang. Semoga dengan acara hari ini, pertama ini, para anggota tokoh-tokoh besar ini dapat mengenal lebih baik setiap calon pasangan, Wakil Gubernur dan Gubernur,” sambungnya.

Candra Jap menyebut, mereka juga mengundang Paslon Ridwan Kamil – Suswono dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana. Mereka ingin silaturahmi ini menjadi ajang yang menggembirakan bagi banyak pihak. (*/red)

Pembangunan dan Rehabilitasi SMP 3 Baros Diduga Tidak Sesuai Spek Pembangunan

 

KABUPATEN SERANG, KepoinAja79.Com - Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten diduga tidak sesuai spek pembangunan, Kamis (26/9/2024).

Diketahui Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah dengan nomor kontrak: 642/02 PK.7065245/SP/SARPRAS/2024, menghabiskan anggaran sebesar Rp 2.432.578.645.

Harmawan Yudi bagian SARPRAS saat ditemui di kantor nya (19/09) menyampaikan adanya perubahan perencanaan dalam pembangunan tersebut.

“Ada perubahan perencanaan sebelum pelaksanaan di mulai, Reposisi namanya. Makanya dipakai baja ringan bekas dalam pembangunan tersebut karena jika tidak seperti itu akan banyak kekurangan anggaran. Dan untuk bahan bongkaran dari sekolah itu tidak boleh di alihkan kemana pun karena itu milik pemerintah,” Ungkapnya.

Amung pelaksana CV Dua Bintang Sejati saat di temui di lokasi pembangunan (26/09) membenarkan adanya baja ringan yang dialihkan.

“Sebenarnya bongkaran baja ringan itu bukan di alihkan tapi di amankan karena bos saya sudah koordinasi langsung dengan Kabid, dan Baja ringan bekas itu sudah di simpan di gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang,” Jelasnya.

Masih ditempat yang sama, Yunto Konsultan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menyampaikan Perubahan perencanaan dilakukan saat pekerjaan sudah dimulai.

“Perubahan baru ada setelah sudah ada realisasi pak dan terkait K3 ada hanya saja tukangnya susah untuk memakai kelengkapan tersebut,” Kilahnya. sl Sebab tukang harus mengikuti arahan pelaksana terkait APD.