Pj Gubernur Al Muktabar Terima 42 Sertifikat Tanah Aset Pemprov Banten

TANGERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menerima 42 sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Menurutnya, program ini membantu optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta mengakselerasi legalitas tanah di Provinsi Banten.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini telah mengakselerasi legalitas tanah di Provinsi Banten,” ucapnya ketika memberi sambutan pada acara penyerahan sertifikat aset Pemprov, di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Kamis, 27 Juli 2023.

Al Muktabar mengatakan, sertifikat tersebut sangat membantu dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Dengan adanya sertifikat ini, kata dia, pemerintah daerah mampu melakukan pemanfaatan tanah yang lebih efektif sesuai kebutuhan pembangunan.

“Kami juga terus menata dan mengelola aset bersama-sama dalam upaya memenuhi segala hak dan kewajiban daerah itu,” ujarnya.

Al Muktabar menjelaskan, pihaknya akan terus berkontribusi dalam mendukung program dan kebijakan pemanfaatan aset. Sehingga dengan diterimanya sertifikat ini, Al Muktabar berharap kehidupan masyarakat di Provinsi Banten semakin aman dan damai dengan menjunjung tinggi demokrasi.

“Dengan beberapa Kabupaten dan Kota yang dikunjungi langsung. Saya harap perhatian ini menciptakan rasa aman dan damai untuk masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, jumlah sertifikat yang diserahkan di wilayah Provinsi Banten sebanyak 303. Pemberian sertifikat ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang berakibat pada permasalahan hukum.

“Untuk itu, tujuan kami menjadikan Kota lengkap yang terdata asetnya terealisasi sehingga tidak ada tumpang tindih yang menyebabkan permasalahan,” ucapnya.

Hadi menambahkan, dengan diserahkannya sertifikat aset itu diharapkan masyarakat Provinsi Banten mampu memiliki rasa aman dan kepastian hukum hak atas tanah terhadap aset-aset Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Barang Milik Negara (BMN).

“Fungsi pemerintah daerah adalah bagaimana caranya membantu menunjukkan dimana aset-aset pemerintah daerah itu berada,” pungkasnya.

Hadi juga mengajak Pemda menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk menarik investor agar lebih meningkatkan investasinya. Sehingga, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikolaborasikan antara Pemda dan masyarakat melalui penyelesaian dan penyerahan sertifikat tanah ini.

“Semoga semua bisa diselesaikan sehingga investor bisa diberikan kemudahan dan kepastian hukum,” ujarnya.

“Untuk itu masyarakat Banten yang dinilai sangat produktif kita bantu untuk menyelesaikan sertifikatnya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kakanwil ATR/BPN Provinsi Banten, Sudaryanto mengatakan, Provinsi Banten yang terdiri dari empat Kabupaten, dan empat Kota memiliki estimasi bidang tanah sebanyak 50 juta bidang dengan yang sudah terdaftar 37 juta bidang atau sebanyak 76 persen.

Ia juga menyampaikan, Provinsi Banten juga terus mengoptimalkan program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Dimana pada tahun 2023, PTSL Provinsi Banten mencapai 124.134 bidang tanah yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

“Tentunya ini kami mengharapkan dukungan Bupati dan Walikota dalam pelaksanaan PTSL di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, ada 303 sertifikat bidang yang diberikan kepada Provinsi Banten.  Sertifikat aset tersebut terdiri dari  42 aset Pemprov Banten, 89 aset Pemkab, 97 aset Pemkot, 30 aset Perbendaharaan Daerah dan 45 aset BUMN. (*/red)