Ini Penjelasan Pj Gubernur Damenta Soal Seleksi PPPK Pemprov Banten

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mengimbau kepada 11.737 orang tenaga honorer yang saat ini mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak khawatir terhadap hasil pengumuman seleksi gelombang pertama, dan tidak mengkhawatirkan terhadap pemenuhan dan skema penganggaran, baik gaji maupun tunjangan calon PPPK.  

Hal itu dikatakan A Damenta usai menerima Audiensi Forum Honorer Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 23 Desember 2024

“Teman-teman honorer, jangan khawatir terkait anggaran penggajiannya. Sudah kita persiapkan melalui DAU APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025,” terangnya.

Ia mengatakan, jika ada kekurangan anggaran penggajian, akan dilakukan pemenuhan kebutuhan anggaran melalui anggaran perubahan di tahun berjalan.

“Jika ada kekurangan anggaran, namanya hak pegawai harus kita penuhi,” pungkas Damenta.

Pegawai honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kata dia, Pemprov Banten akan mengupayakan ke Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk dapat mengikuti seleksi pada gelombang selanjutnya.

“Mereka akan tetap jadi honorer dan kita upayakan diberi kesempatan lagi mengikuti test di gelombang selanjutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, sebanyak 11.737 orang tenaga honorer di Pemprov Banten yang mengikuti seleksi calon PPPK pada gelombang pertama saat ini sedang diperjuangkan untuk diangkat semua menjadi PPPK.

“Yang sudah ada di database BKN itu kita perjuangkan untuk diangkat semua. Termasuk di dalamnya persiapan dan kesiapan anggarannya,” ujar Nana.

Menurutnya, hal mendasar yang terpenting terhadap PPPK yang telah lolos seleksi hingga pengangkatan menjadi PPPK ke depan akan dipenuhi haknya berupa gaji pegawai.

“Terpenting kita penuhi gajinya, untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) diperhitungkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Saat ini kita fokuskan gaji pegawai, untuk tukinnya sedang kita hitung ulang,” terangnya. (*/red)