Hari Kesehatan 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Tubuh Sehat Kunci Menjalankan Aktivitas

SERANG, KepoinAja79.Com – Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024, dirancang menjadi ekosistem baru.

Peringatan HKN dirangkai antara sektor Kesehatan, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), serta menggabungkan kreativitas seni dan budaya. Tubuh yang sehat merupakan kunci menjalankan aktivitas.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai membuka Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia serta Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Provinsi Banten, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, 11 Desember 2024.

“Momen Peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Banten ini, satu hal yang sangat mendasar, karena masyarakat yang sehat bisa bekerja secara produktif, bisa berwisata dan dengan segala aktivitasnya harus memiliki tubuh yang sehat, Itu merupakan satu kesatuan, sehingga kita sebut sebagai ekosistem baru,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menjalankan tiga titik utama fokus terhadap kesehatan masyarakat yang sejalan dengan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

“Tadi kita Launching Banten Bebas Tuberculosis (TBC) menyatakan bahwa Pemprov Banten serius menangani TBC. Kemudian kita konsen juga terhadap penanganan dan pencegahan gizi buruk, gizi kurang dan stunting,” ujarnya.

“Selain itu, kita mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular melalui screening dengan memberdayakan kader Posyandu,” sambungnya.

Menurut Al Muktabar, pihaknya melakukan ketiga prioritas utama di sektor kesehatan masyarakat agar masyarakat Banten dapat produktif menjalankan seluruh aktivitas, sehingga Provinsi Banten dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Terutama bagi prevalensi stunting, kita betul-betul menggiatkan penanganan dan pencegahannya, ada dapur PKK, pemberdayaan kader Posyandu juga terus kita giatkan. Begitu juga bagi masyarakat yang sekitarnya mengalami stunting dan gizi buruk itu kita pantau dan kita suport pemenuhan kebutuhan gizinya,” ucapnya.

“Kita lakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan integral. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita bisa mencapai kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Al Muktabar juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa penting untuk menjaga pola hidup sehat agar aktivitas menjadi produktif. 

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan mengatakan, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 ini merupakan momentum refleksi atas upaya bersama baik pemerintah pusat, daerah, seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Mari kita bergandengan tangan bagi masyarakat yang sehat dan berdaya guna,” ujarnya.

Dikatakan Bayu, Kementerian Kesehatan RI mengapresiasi upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Banten dalam penemuan kasus penyakit TBC yang melebihi target, yaitu sebesar 102 persen dan Banten telah melebihi dari target nasional serta merupakan daerah terbaik dalam penanggulangan TBC se-Indonesia.

“Kemenkes RI memberikan apresiasi khusus kepada Pemprov Banten yang telah memenuhi target 102 persen angka keberhasilan penemuan penyakit TBC,” ucapnya. (*/red)

Pengendalian Inflasi, Pj Sekda Usman Sebut Pasokan Komoditas Pangan di Banten Terjaga

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk pengendalian inflasi. 

Saat ini, kata dia, pasokan komoditas pangan di Provinsi Banten dalam kondisi terjaga.

“Pengendalian inflasi tidak hanya tugas pemerintah, tapi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, setiap Rakor ini dilaksanakan seluruh stakeholder hadir. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Usman usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian. Turut hadir, Presiden RI Prabowo Subianto. 

Saat ini, kata Usman, daya beli masyarakat di Provinsi Banten cukup baik. Dengan stok kebutuhan pokok tersedia seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya.

“Intinya kebutuhan masyarakat harus bisa terpenuhi dengan baik. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk itu,” ujarnya. 

Menurutnya, sinergi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif menjadi strategi dan upaya pengendalian inflasi yang harus tetap dijalankan. 

“Adapun capaian inflasi kita di bulan Desember ini YoY sebesar 1,38 poin,” pungkasnya. (*/red)

Peringati Hari Anti Korupsi, Ketua Harian Mada LMP Banten Soroti Dosa Pemprov Banten

 

SERANG, KepoinAja79.Com - Dugaan adanya indikasi penyimpangan prosedur pada surat perintah pelaksana tugas dilingkungan Pemprov Banten Pj Gubernur Banten Al Muktabar adalah pejabat yang harus bertanggung jawab atas carut marutnya pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintahan provinsi Banten tahun 2023-2024.

Berdasarkan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt) jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintahan provinsi Banten No. 800/417-BKD/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Banten dan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023.

“Telah menunjuk saudara Ir. Soerjo Soebiandono.MA sebagai kepala biro pengadaan barang atau jasa dan layanan pengadaan secara elektronik pada Sekertaris Daerah (Sekda) provinsi Banten,” ucap kang Adung ketua Harian Mada Laskar Merah Putih Banten.

Padahal berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2021, tentang sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pada Bab III pasal 12 ayat 3 yang berbunyi dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 personil lainnya.

“Kepala UKPBJ dan LPSE wajib memiliki kompentensi dibidang pengadaan barang atau jasa dan pada ayat 5 kepemilikan kompetensi bagi kepala UKPBJ dan LPSE sebagaimana dimaksud ayat 3 dibuktikan dengan surat tanpa tamat pelatihan teknis kompetensi pengadaan barang atau jasa sesuai tugasnya dan setelah ditelusuri berdasarkan database Pusdiklat PBJ LKPP, Ir. Soerjo Soebiandono, MA, hanya memiliki sertifikat dasar Tahun 2012,” kata kang Adung sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, dengan adanya dugaan indikasi penyimpangan prosedur tersebut patut diduga adanya potensi yang menimbulkan persoalan hukum terhadap produk pengadaan barang atau jasa pada APBD tahun anggaran 2023 diduga Mal Administrasi pun sangat masuk akal karena tidak dilakukan oleh pejabat yang tidak punya kewenangan dan efek yang paling fatal adalah kemungkinan total lost (triliunan) pada seluruh kegiatan pengadaan barang atau jasa tahun anggaran 2023 dilingkungan pemerintah Provinsi Banten,” ungkapnya.

Seseorang yang dikatakan Ahli, salah satunya adalah memiliki sertifikat kompetensi yang dibuktikan dengan secarik kertas yang dikeluarkan oleh instansi terkait, ternyata minimnya kompentensi di pemerintah Provinsi Banten menjadi penyebab juga terhadap carut marutnya pengadaan barang atau jasa di pemerintahan dengan masih adanya perbedaan pendapat, pandangan persepsi dalam menjawantahkan undang-undang terutama peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, ini tidak luput dari peranan fungsi dan tugas kepala biro pengadaan barang atau jasa juga LPSE.

“Hal yang mencolok pada tahun 2024 yakni masih adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di tunjuk atau diangkat oleh kepala dinas atau kepala badan ini membuktikan bahwa lemahnya tata kelola pengadaan barang dan jasa harusnya kepala biro pengadaan barang atau jasa dan LPSE membuat sebuah surat edaran agar ada penyeragaman dalam hal membuat keputusan. Jangan sampai ada persoalan dikemudian hari saling lempar masalah yang perlu diingat bahwa kepala biro pengadaan barang/jasa dan LPSE adalah mengeluarkan user id atau akun PPK bagaimana kalau akun tersebut disematkan kepada pejabat yang tidak punya kewenagan,” tandas kang Adung.

Kemudian, sebelum penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa APBD tahun 2024 Pj Sekda provinsi Banten pada waktu itu dijabat oleh ibu Virgojanti telah mengeluarkan surat edaran yang isinya menulis rambu-rambu agar kelak tidak ada persoalan terutama dalam hal kedudukan PPK pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa APBD tahun 2024, diantaranya adalah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dari unsur PA/KPA namun pada prakteknya masih saja ditemukan OPD yang kepala dinas atau kepala badan yang mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Diantaranya yang pernah diklarifikasi tapi tidak menjawab namun ada fakta lain informasi dari salah satu pihak media adalah Dinas PUPR dan Dinas PRKP provinsi Banten, padahal anggarannya mencapai ratusan miliar, begitu juga dengan DISPORA dan BKD provinsi Banten tidak menutup kemungkinan di OPD lain pun melakukan hal yang sama.

“Ke empat OPD inipun sudah dilaporkan kepada BPK RI perwakilan Banten namun jawabannya kurang memuaskan alias normatif intinya akan ditindak lanjuti sesuai jadwal, karena kurang lebih isinya seperti itu, padahal harapannya adalah kalau laporan itu dianggap masuk kategori penilaian kan masih ada uang negara yang masih bisa diselamatkan di anggaran perubahan APBD 2024. Tapi upaya tidak akan berhenti sampai di BPK RI perwakilan Banten saja sekarang sudah jaman digital bisa saja lewat SPAN LAPOR atau LAPOR Mas WAKIL PRESIDEN atau langsung ke instansi terkait baik dilokal atau nasional,” serunya.

Dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), adalah saat yang tepat untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto dalam hal pemberantasan korupsi dan mendukung juga salah satu program Gubernur dan wakil Gubernur baru bapak Andra Soni – Dimyati ‘Tidak Korupsi’.

“Dan tidak lupa untuk mengingatkan penjabat Gubernur Banten Al Muktabar sebelum pindah ke jabatan yang baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terutama tentang carut marutnya pengadaan barang dan jasa di provinsi Banten yang sebentar lagi harus mempertanggungjawabkan LKPJ Gubernur dan penilaian BPK RI Perwakilan Banten yang akan menentukan Legacy dikemudian hari,” tutupnya.

(Red)

Pemprov Banten Dorong Pengembangan Produksi Bawang Merah

SERANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendorong pengembangan produksi bawang merah untuk meningkatkan pasokan. Bawang merah merupakan satu komoditas strategis dalam menjaga harga komoditas pangan.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara usai Panen Raya Bawang Merah dan Peresmian Saung Pertemuan Sekolah Lapangan Produk Hortikultura bersama jajaran Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Banten, di Kelurahan Sawah Luhur, Kota Serang, Senin, 09 Deember 2024.

Menurut Usman, bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menjelang akhir tahun, biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi memicu inflasi.

“Oleh karena itu, upaya pengendalian harga melalui peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga harga tetap stabil di pasaran,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Usman, saat ini tengah dihadapi pada momentum akhir tahun yang seringkali kebutuhan masyarakat meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis. 

“Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa, yang jika tidak kita antisipasi bersama, dapat menyebabkan peningkatan inflasi yang tinggi,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Usman mengimbau kepada seluruh pihak, baik OPD dan pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menjaga stabilitas laju inflasi dengan sinergi seluruh pihak untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar, dan menindak tegas praktik penimbunan atau spekulasi harga. 

Untuk itu, kata Usman, dengan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) produk pertanian hortikultura yang telah sukses terlaksana di sawah luhur ini, diharapkan menjadi sebuah inspirasi dalam pelaksanaan pertanian yang efektif, modern, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi Tim Teknis Sekolah Lapang yang telah Menyusun program dan menyelenggarakan program sehingga telah membuahkan program yang baik dan dapat diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Banten dalam rangka membentuk sentra-sentra produksi pertanian baru di Provinsi Banten,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, kepada para petani yang telah bekerja keras menghasilkan panen yang melimpah. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah kita dalam rangka menjaga laju inflasi tetap terkendali di Provinsi Banten.

“Sekolah Lapang ini diharapkan menjadi pilot project, kedepan kami Pemerintah Provinsi Banten akan terus melanjutkan program serupa pada tahun 2025 lewat Dinas Pertanian dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan Masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Libur Nataru, Pemkab Serang Target 2,9 Juta Kunjungan Wisatawan

SERANG, KepoinAja79.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menargetkan kunjungan wisatawan pada Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 sebanyak 2,9 juta jiwa. Mengingat, Kabupaten Serang memiliki sebanyak 129 destinasi wisata, baik pantai maupun wisata alam.

Hal itu disampaikan Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Menyambut Libur Nataru Tahun 2025 di Aula Disporapar, Senin, 9 Desember 2025.

“Kita target kunjungan wisatawan 2,9 juta di libur Nataru 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya yang hanya 2,5 juta jiwa. Jadi, hanya menambah 400 ribu kunjungan pada Desember 2024. Semoga tercapai,” ujar Anas.

Dari target tersebut, Anas meyakini bahwa selain libur Nataru Tahun 2025, juga bertepatan dengan libur anak sekolah, akan terpenuhi untuk semua kunjungan tempat destinasi wisata pantai maupun wisata alam. Terlebih, Kabupaten Serang mempunyai 187 destinasi wisata.

“Mudah-mudahan tercapai, karena kalau melihat dari kunjungan wisatawan religi juga sudah banyak,” katanya.

Anas mengatakan, diketahuinya jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan data petugas yang mencatat jumlah wisatawan, khususnya di Pantai Anyer dan Cinangka.

“Petugas mencatat tahun kemarin tinggi juga kunjungannya, mencapai 100 persen dari target 2,5 juta jiwa wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata, Disporapar Kabupaten Serang, Amar Maruf mengatakan, dari target 2.903.000 kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Tentunya, bagaimana strategi untuk mencapai target itu, yang paling utama adalah melalui promosi melalui media sosial, media cetak, billboard, dan lain sebagainya.

“Dengan gencarnya promosi itu, paling tidak masyarakat, khususnya Jabodetabek, karena memang target kita adalah sasarannya itu, segmen di masyarakat Jabodetabek yang biasa berkunjung ke kawasan wisata pantai,” ujarnya.

Melalui media-media promosi, kata Maruf, pihaknya selalu menggaungkan sehingga pada saat weekend juga okupansi hotel mulai terpenuhi. Target high season (musim ramai), misalnya, besok akan dihadapi, maka hari ini pihaknya sudah melakukan rapat persiapan sebanyak dua kali.

“Ini dalam rangka bagaimana mengondisikan, melayani para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer dan Cinangka ini merasa aman, nyaman, dan tentu menyenangkan,” ujarnya.

Bahkan, kata Maruf, pihaknya mengundang berbagai stakeholder untuk berbagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan persiapan-persiapan, seperti contoh Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sudah menyiapkan posko-posko kesehatan, kemudian Dinas Perhubungan (Dishub) juga sudah menyiapkan personil untuk layanan ketika ada kemacetan jalur alternatif.

“Masing-masing dinas dari stakeholder, saya kira, sudah kita perbarui untuk tujuan utamanya bagaimana kita memberikan layanan kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, bisa merasa aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya ketika berkunjung ke Pantai Anyer dan Cinangka,” pungkasnya. (*/red)

Koalisi Lembaga Banten Bersatu, Geruduk Gedung PJ Gubernur Bantan dan Kejati Banten

 

Serang, KepoinAja79.Com - Adanya dugaan kecurangan dan penyimpangan Barang Jasa yang tidak sesuai Harga Satuan Produk pada pekerjaan ke tiga OPD Banten yaitu Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Dari hasil Tim Investigasi LSM KPM-Nusantara Perwakilan Banten, Ormas MAPAN Banten, LSM GP2B Kota Serang, LSM SIDAK, DPK Karaben RI dan Ormas LMPI Kota Serang yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBAT) Provinsi Banten. Yang mana diduga telah terjadi Kecurangan dan penyimpangan di pengadaan Barang jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. Padahal kegiatan tersebut di WALPAM ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Dari hasil Audiensi di Kejatai Banten yang di hadiri Penkum dengan membawa Walpam tersebut tidak menyangkut ke keuangan dan pekerjaan teknik dan hanya diperbantukan bila ada kendala dilapangan atau proyek dari hasil Audensi.

Aminudin koordinator KOLEBAT dan juga ketua LSM KPK- Nusantara perwakilan Banten mengatakan, dengan adanya jawaban dari perwakilan Kejati Banten. Bahwa adanya WALPAM bukan untuk memback – Up proyek tersebut dan bila ada terindikasi kecurangan dan penyimpangan di pengadaan barang jasa langsung dilaporkan saja ke Kejati Banten.

TB Mulyadi ketua umum Ormas MAPAN Banten mengatakan, “dengan adanya aksi ini kami sebagai alat kontrol akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan Tinggi Banten dan melaporkan dugaan- Dugaan temuan kami dilapangan pada kegiatan proyek - proyek di OPD Provinsi Banten yang selama ini banyak penyimpangan dan kecurangan pada belanja barang jasa dengan harga murah dan tidak sesuai Satuan Harga Produk. Yang tentunya sangat merugikan keuangan. Negara dan rakyat Banten yang terus taat Bayar pajak,” ujarnya.

Dupes ketua SPC GP2B Kota Serang dengan aksi hari ini di kantor PJ Gubernur Banten dan tidak ada tanggapan kami akan lakukan aksi unjuk rasa lanjutan Minggu depan agar Provinsi Banten lebih baik dan tidak adanya penyimpangan dan kecurangan pada pengadaan barang jasa,” tandasnya.

Mantan Pengurus PWI Provinsi Banten Dilaporkan ke Polresta Serang Kota

 

SERANG, KepoinAja79.Com – Sejumlah mantan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten dilaporkan ke Polresta Serang Kota.

Laporan dari Plt Ketua PWI Banten, Junaidi tersebut diterima langsung penyidik Satreskrim Polres Serang Kota, pada Senin (9/12/2024).

Junaidi mengatakan, yang dilaporkan ke Polresta Serang Kota adalah RN dan kawan-kawan. Mereka dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan PWI Banten untuk mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan PWI Banten.

Padahal kata Junaidi, RN bukan pengurus PWI Banten sesuai surat keputusan pengurus pusat persatuan wartawan Indonesia Nomor: 275-PLP/PP-PWI/2024, tentang pencabutan kartu tanda anggota PWI.

“Sudah ada surat keputusannya pencabutan sebagai anggota PWI Banten. Sehingga kegiatan yang mengatasnamakan PWI Banten yang ditandatangani RN adalah ilegal,” kata Junaidi kepada wartawan.

Junaidi menyebut, penyalahgunaan dokumen tersebut juga terjadi pada 21 November 2024.

Di mana sejumlah oknum mantan pengurus PWI Banten menerbitkan dan mengedarkan surat undangan literasi media di Kota Serang.

Junaidi menilai, kegiatan tersebut merupakan sebuah penipuan yang mengatasnamakan PWI Banten yang ditandatangani TA dan EF.

“Ada undangan berkaitan dengan literasi media yang melibatkan guru di tingkat SD dan SMP di Kota Serang. Informasinya ada biaya yang dikenakan biaya 500 ribu untuk mengikuti kegiatan tersebut,” ujar Junaidi.

Kemudian kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Kamis 5 Desember 2024. Lokasinya, di Taman Wisata (MBS) tepatnya di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Junaidi menegaskan, kegiatan yang mengatasnamakan PWI Banten itu ilegal. Sebab, pihaknya tidak pernah mengadakan acara tersebut.

Junaidi menambahkan, pihaknya sampai saat ini merupakan pengurus PWI Banten yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000946.AH.01.08. tahun 2024.

Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Muzhar.

“Kepengurusan kami sah dan diakui negara,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ps Kasi Humas Raden M Maulani mengaku akan mengkroscek laporan pengaduan dengan Nomor: TBL/309/XII/RES 1.11/Sat Reskrim Polresta Serang Kota/2024 tersebut.

“Saya cek dulu,” tuturnya.

Peringatan Hakordia 2024, Pj Gubernur Al Muktabar Sebut Anti Korupsi Jadi Hal Penting dalam Kehidupan

SERANG, KepoinAja79.Com – Nilai-nilai anti korupsi menjadi hal yang penting dalam  mendukung setiap aktivitas, terutama untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten dan tentu Indonesia.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai membuka kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tingkat Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu, 07 Desember 2024.

“Anti korupsi merupakan hal penting yang menjadi support dasar kehidupan kita sehari-hari dalam rangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten dan tentu di Indonesia,” ujarnya.

Al Muktabar berharap, dengan momentum peringatan Harkodia tersebut, mampu menjadi pendorong bagi generasi muda untuk dapat menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi.

“Momen ini juga menggiatkan generasi muda, khususnya para siswa dan juga mahasiswa. Ke depan beliau-beliau akan menjadi pemimpin, maka perlu dari awal kita tanamkan dan giatkan nilai anti korupsi sebagai bekal ke depannya,” katanya.

Selain itu, kata Al Muktabar, menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi generasi muda menjadi langkah bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Pada waktunya nanti, generasi-generasi muda itu akan menjadi pemimpin ke depan. Bekal-bekal dengan prinsip-prinsip itu sangat penting,” pungkasnya.

Al Muktabar juga mengatakan, nilai-nilai anti korupsi sangat memiliki keterkaitan dengan percepatan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Lantaran pembangunan dan anti korupsi menjadi hal yang saling menguatkan.

“Mudah-mudahan dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, pembangunan akan efektif dalam memenuhi perencanaanya. Jadi esensi pembangunan memiliki yang kuat dalam sistem anti korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Banten, Ratu Syafitri Muhayati mengatakan, dengan melibatkan generasi muda dalam memperingati Hakordia tersebut bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi, sehingga dapat tertanam sejak dini.

“Membangun generasi bangsa yang anti korupsi dengan membangun dari bawah. Hal itu untuk mewujudkan Indonesia Emas. Kami di Provinsi Banten akan terus mengimplementasi dan menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi,” ujarnya.

Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten itu juga menyampaikan, peringatan Hakordia tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan.

“Kita juga menggelar lomba semarak Hakordia. Kemudian sosialisasi anti korupsi yang bekerja sama dengan stakeholder dan kegiatan lainnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, peringatan Hakordia 2024 diselenggarakan Pemprov Banten melalui Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Peserta yang hadir adalah seluruh stakeholder yang bergerak dalam pencegahan korupsi di Provinsi Banten, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, Unsur Forkopimda Provinsi Banten, Akademisi, Pelajar dan Mahasiswa, serta pihak-pihak lainnya. Kegiatan peringatan Hakordia di Banten ini untuk menanamkan sikap anti korupsi dari Banten untuk Indonesia Emas 2045 Maju dan Berintegritas. (*/red)

Jelang Nataru, Pj Gubernur Al Muktabar Imbau Masyarakat Waspadai Perubahan Cuaca

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca yang saat ini telah memasuki musim penghujan. Masyarakat diminta agar tetap memperhatikan segala bentuk informasi dari pihak yang berwenang.

“Kepada masyarakat, kita berharap sekali untuk perhatikan betul situasi sekitar, karena cuaca saat ini masih fluktuatif. Maka masyarakat harus memperhatikan bila ada kegiatan-kegiatan di luar,” kata Al Muktabar usai membuka kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tingkat Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu, 07 Desember 2024.

Menurut Al Muktabar, terdapat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), mulai dari persiapan, khususnya pada bidang pangan.

“Pada waktu rapat secara nasional, kebutuhan-kebutuhan pokok diinformasikan tersedia. Kemudian terkait fluktuasi harga juga kita kendalikan melalui pendekatan dalam rangka pengendalian inflasi,” ujarnya.

Selain itu, kata Al Muktabar, pihaknya juga terus melakukan koordinasi terkait dengan penyeberangan Merak - Bakauheni menjelang Nataru.

“Kita terus mempersiapkan dalam rangka itu. Mudah-mudahan dengan kita bekerja bersama ini akan bisa kita siapkan Natal atau Tahun Baru yang kondusif,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, kata dia, Pemprov Banten juga telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi bila terjadi bencana yang mengakibatkan jalan terputus dan lainnya.

“Untuk jalan yang rusak atau terputus, kita punya skema terkait itu. Kita menggerakkan  UPTD yang menjadi kewenangan Provinsi. Kemudian mempersiapkan alat berat dan mempercepat mobilisasi untuk menyiapkan perbaikan,” tutupnya. (*/red)

Berlangsung Damai, Pj Gubernur Al Muktabar Apresiasi KPU dan Bawaslu Atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu dikatakan Al Muktabar saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Banten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, di Aula KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu, 07 Desember 2024.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU dan Bawaslu, baik Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajaran atas terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 secara damai. Tahapan-tahapan telah dipenuhi dan hari ini rekapitulasi,” ujarnya.

Menurutnya, tahapan yang dilaksanakan bagian dari otoritas penyelenggara Pilkada Serentak 2024. 

Al Muktabar juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan. Stabilitas Provinsi Banten mantap untuk melaksanakan agenda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Termasuk agenda Pilkada Serentak 2024.

Melalui Pilkada Serentak 2024, lanjutnya, akan mendapat pemimpin ke depan untuk memandu dalam membangun Provinsi Banten.

Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, akan memasukkan visi misi yang telah dijanjikan ke masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2024 - 2029.

Al Muktabar juga mengajak kepada masyarakat Banten untuk menjaga stabilitas daerah Provinsi Banten. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Provinsi Banten berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Itu sesuai dengan cita-cita pendirian Provinsi Banten,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Banten mendukung pembiayaan sarana prasarana pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pemprov Banten menyiapkan pembiayaan dengan pola penyiapan dana cadangan.

“Alhamdulillah hasilnya berjalan dengan sangat baik. Kita menjalankan mandatory UUD 1945 dalam menentukan pemimpin. Juga menjalankan mandatory untuk mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.

“Kiranya Allah SWT memudahkan langkah kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagian dari dedikasi ke Provinsi Banten dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten, M Ikhsan ucapkan salam sambutannya mengucapkan syukur alhamdulilah bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar. 

“Apabila nanti ada kesalahan, kami terbuka untuk dilakukan perbaikan. Kami berharap proses Rapat Pleno berjalan aman dan tertib,” ujarnya.

Diketahui, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Banten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dipimpin oleh anggota KPU Provinsi Banten, Akhmad Subagja. (*/red)