Situ Darwin Karawang Hidup oleh Warga, Ditinggal Pemerintah: Di Tengah Konten dan Pencitraan Gubernur Jawa Barat

Situ Darwin di Desa Pangulah Utara, Kabupaten Karawang, bukan destinasi wisata musiman. Lebih dari satu dekade, kawasan ini tumbuh alami sebagai ruang rekreasi rakyat—murah, meriah, dan membumi. Dari sate maranggi, seblak, hingga jajanan lokal berjejer rapi, menghidupkan ekonomi warga tanpa panggung besar, tanpa baliho megah, tanpa kamera pemerintah.

Saung-saung yang berdiri di tepi situ lahir dari dana desa dan dirawat melalui gotong royong warga. Ironisnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan dukungan nyata apa pun. Tak ada sentuhan anggaran, tak ada program penguatan, bahkan sekadar fasilitasi dasar pun nihil. Situ Darwin hidup sendiri—sementara negara menonton dari jauh.

Padahal, daya tarik Situ Darwin diakui publik. Charlie ST12, artis ibu kota, pernah berkunjung ke lokasi ini. Lingkungan bersih, pengelolaan rapi, dan partisipasi warga yang kuat menjadi bukti bahwa pariwisata desa bisa berjalan efektif. Pertanyaannya sederhana: jika potensi nyata seperti ini tak dilirik, apa sebenarnya parameter pemerintah dalam membina pariwisata?

Saya, Heriyanto, pengunjung dari luar Kabupaten, menyaksikan langsung ketimpangan itu. “Ini contoh pariwisata berbasis warga yang sukses tanpa pemerintah. Yang menyedihkan, justru ketika rakyat sudah bekerja, pemerintah malah absen,” ujarnya. Kritik ini bukan basa-basi, melainkan tamparan telak bagi birokrasi yang gemar klaim, minim aksi.

Ketimpangan itu semakin terasa ketika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang kerap tampil di media sosial dengan konten-konten populis dan penuh pencitraan. Kamera menyala, narasi empati mengalir, tetapi di lapangan—di Situ Darwin—kehadiran kebijakan dan anggaran tak terlihat. Konten berjalan, substansi tertinggal.

Pariwisata rakyat tidak butuh gimmick. Ia butuh akses, sanitasi, promosi, pelatihan UMKM, dan integrasi lintas dinas—semua berada dalam kewenangan kabupaten dan provinsi. Jika desa mampu bergerak dengan keterbatasan, alasan “anggaran minim” dari pemerintah daerah dan provinsi menjadi tidak masuk akal.

Lebih keras lagi, pembiaran ini berisiko mematikan keberlanjutan. Ketika seluruh beban diserahkan pada warga, kelelahan kolektif tinggal menunggu waktu. Apakah pemerintah baru akan datang ketika tempat ini viral? Jika iya, maka pembangunan telah direduksi menjadi konten, bukan tanggung jawab.

Situ Darwin di Desa Pangulah Utara adalah cermin telanjang. Ia memantulkan wajah pemerintah kabupaten dan provinsi yang abai, serta kepemimpinan yang sibuk membangun citra. Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat—termasuk Gubernur Dedi Mulyadi—turun tangan dengan kebijakan dan anggaran, bukan sekadar kamera dan narasi. Jika tidak, maka slogan dukungan pada pariwisata rakyat hanyalah pencitraan kosong.