Lemahnya Wali kota Dan Pol PP Menutup Tempat Hiburan Malam Di Cilegon Yang Sudah Melanggar Perda

CILEGON — Dugaan pelanggaran di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Cilegon kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah THM diduga mengedarkan berbagai jenis minuman keras (miras) serta menyediakan layanan pemandu lagu (LC) tanpa izin dan tanpa pengawasan ketat.

Temuan tersebut mendapat respons keras dari aktivis Cilegon, Cecep ZF, yang mendesak Wali Kota Cilegon Ataupun Pol PP untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menutup THM yang terbukti melanggar ketentuan

“Kami minta ketegasan pemerintah. Jika benar ada THM yang menjual miras dan menyediakan LC tanpa izin sesuai perda, maka harus ditutup dan disegel. Kondusivitas serta moralitas Kota Cilegon harus dijaga,” tegas Cecep ZF, Minggu (6/11/2025).

Menurut Cecep, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam dapat merusak citra Kota Cilegon sebagai kota industri yang religius. Ia meminta pemerintah tidak ragu menegakkan hukum sesuai regulasi yang berlaku

Cecep menilai, praktik tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Larangan Penjualan, Pengedaran, dan Penggunaan Minuman Keras, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 54 yang mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan izin usaha pariwisata.

“Kami ingin Wali Kota menunjukkan ketegasan. Kalau perlu, revisi perda agar lebih tajam menindak THM nakal. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah,”ujarnya.

Selain mendesak penutupan THM yang melanggar aturan, Cecep juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup makanan dan minuman (restoran/kafe) serta jasa kesenian dan hiburan (karaoke).

Sebagai informasi, peredaran miras kerap menjadi pemicu tindakan kekerasan dan kriminalitas, serta mengganggu ketertiban umum. Hal ini dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Cecep juga mengingatkan aparat penegak hukum, Satpol PP, dan Dinas Pariwisata agar tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa pembiaran hanya akan memperburuk moralitas publik dan keamanan lingkungan.

Adapun ketentuan pajak daerah yang berlaku antara lain:

°°Pajak restoran/kafe: Umumnya sekitar 10% dari total pembayaran (dapat disesuaikan sesuai Perda 2024).

°°Pajak karaoke: Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2013 sebesar 30%. Namun, Perda terbaru (No. 1 Tahun 2024) mengacu pada UU HKPD yang menetapkan tarif minimal 40% untuk hiburan tertentu, termasuk karaoke, bar, dan klub malam.

Masyarakat kini menanti apakah kepemimpinan Pemerintah Kota Cilegon di bawah nahkoda Robinsar, serta kepemimpinan Kasat Pol PP Tunggul Fernando, mampu membawa perubahan nyata dalam menegakkan aturan dan menindak tegas pelanggaran. Harapan akan terciptanya kota yang tertib dan aman masih menggantung.