Soal Penyaluran Beras SPHP, DPR: Cukup Lewat Koperasi Merah Putih, Tak Perlu Libatkan Polri

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

JAKARTA, KepoinAja79.Com – Pemerintah diminta agar memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sejak 2023 dijalankan Perum Bulog.

Karena, dengan keberadaan KMP yang sudah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak perlu lagi melibatkan aparat TNI/Polri untuk membantu penyaluran beras SPHP.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman kepada wartawan, Senin, 25 Agustus 2025.

“Presiden sudah meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Tapi, menurut Dirut Bulog, baru ratusan koperasi yang ikut terlibat di program SPHP. Jadi untuk apa ada puluhan ribu koperasi kalau tidak diberdayakan? Serahkan saja jalur SPHP ini ke KMP,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan TNI/Polri memang terbukti cepat menekan gejolak harga beras di pasar. Namun, di sisi lain langkah tersebut menimbulkan biaya tambahan karena aparat harus memobilisasi beras dari gudang Bulog ke titik distribusi.

“Ke depan, Polri tidak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis semacam ini. KMP sudah ada, sudah diresmikan, artinya siap beroperasi,” ujarnya.

Ia meyakini, dengan jaringan koperasi yang tersebar hingga pelosok desa, harga beras bisa lebih cepat distabilkan. Apalagi saat ini stok beras di gudang Bulog masih melimpah, yakni mencapai empat juta ton atau sekitar empat miliar kilogram.

Hal itu juga telah disampaikannya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja Komisi IV DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025.

“Harus ada kreasi dan langkah ekstra. Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi solusi distribusi beras SPHP,” ujarnya.

Di juga mengingatkan agar kementerian, lembaga, dan institusi negara tidak bekerja tumpang tindih. Menurutnya, efisiensi penting agar anggaran negara bisa lebih hemat.

“Ayo kita hindari double job. Pemerintah memang boleh rugi saat memberi layanan publik, tapi jangan sampai swasta ikut dirugikan,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Presiden menegaskan koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil agar lebih kuat secara ekonomi.

Koperasi Merah Putih akan didukung berbagai infrastruktur, mulai dari gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pinjaman super mikro untuk memperlancar distribusi barang dan roda ekonomi desa. (*/red)