Pengendalian Inflasi, Pemprov Banten Bakal Gelar Rakor dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mengatakan, pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menyusun langkah-langkah dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten. 

Inflasi di Provinsi Banten pada Desember 2024 secara year on year (y-on-y) sebesar 1,88 persen, tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten pada bulan Desember 2024 sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen.

“Tadi kita telah mendengarkan arahan Mendagri terkait pengendalian inflasi. Kita akan tindaklanjuti dengan Rakorda bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten,” kata Damenta kepada wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 06 Januari 2025.

Damenta mengatakan, Rakorda tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan terkait kondisi inflasi dan permasalahan di masing-masing Kabupaten dan Kota. Lantaran inflasi Provinsi Banten merupakan agregat dari inflasi Kabupaten dan Kota.

“Kita akan mengadakan Rakor bersama BI dan yang lainnya. Nanti kita lakukan langkah-langkah konkrit untuk menekan inflasi,” ujarnya.

Damenta juga menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalkan dalam pemanfaatan lahan-lahan untuk dapat ditanami sejumlah komoditas pangan.

“Kita memiliki lahan yang luas dan potensi untuk tanaman subur. Ini yang akan kita gerakan ke teman-teman di Kabupaten dan Kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, komoditas penyumbang utama inflasi y-on-y secara umum, di antaranya Emas Perhiasan sebesar 0,27 persen, Kopi Bubuk sebesar 0,22 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,16 persen.

“Penyumbang terbesarnya lebih kepada emas. Karena itu naiknya signifikan. Secara umum untuk bahan pokok relatif terkendali,” ujarnya. (*/red)