Ini Langkah Pj Gubernur Al Muktabar Jaga Ketersediaan Kebutuhan Pokok Hadapi Puasa dan Idul Fitri 2024

SERANG, KepoinAja79.Com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin, 04 Maret 2024.

Al Muktabar akan mengaktifkan segenap instrumen untuk jaga ketersediaan dan pasokan kebutuhan pokok.

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapan) Arief Prasetyo Adi dan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Diikuti oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, para pelaku usaha serta seluruh Kepala Daerah baik yang mengikuti secara langsung maupun online.

Al Muktabar mengungkapkan, ada banyak hal yang menjadi pembahasan dalam Rakor itu.

Menurutnya, yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai ketersediaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok pada momen HBKN 2024 ini. 

“Tentunya itu akan berpengaruh pada pengendalian harga serta rantai pasokan,” kata Al Muktabar.

Di Provinsi Banten sendiri, lanjut Al Muktabar, secara umum kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok itu sudah terjaga dengan baik. Meskipun pada waktu lalu ada beberapa kenaikan namun dengan berbagai intervensi yang dilakukan perlahan sudah mulai terkendali.

“Seperti harga telur ayam, daging ayam ras serta beras, terutama beras medium yang saat ini sudah mulai turun. Adapun untuk beras premium, kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar harganya juga kembali turun,” ujarnya.

Kemudian, untuk memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok itu tetap stabil di momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri, Al Muktabar akan kembali mengaktifkan semua instrumen seperti Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beserta segenap stakeholder terkait dan Forkopimda.

“Kita akan terus bersama-sama, dan tentu setelah momen ini juga kita akan melakukan langkah-langkah teknis lainnya seperti yang diarahkan oleh Bapak Mendagri dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” jelas Al Muktabar.

Secara umum, kata Al Muktabar, kondisi inflasi di Provinsi Banten masih terkendali. Berdasarkan perhitungan dari Bank Indonesia (BI), posisinya masih dalam rentang yang aman.

“BI kan menetapkan 2,5 plus minus satu. Nah, kita tidak jauh dari rentang itu,” pungkasnya. (*/red)